Lombok Post
Metropolis

Raperda RTRW Dijanjikan Mei

DITATA: Kondisi salah satu sudut Cakranegara yang penuh bangunan perumahan dan pertokoan, beberapa waktu lalu. Ivan/Lombok Post

MATARAM -A� DPRD Kota Mataram mengesahkan dua raperda akhir pekan lalu. Namun terkait Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum dapat dirampungkan karena sejumlah pertimbangan teknis.

“RTRW belum dapat diparipurnakan karena masih butuh waktu untuk menyelesaikan materi,” kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi kala memimpin sidang.

Ketua Pansus RTRW HM Nur Ibrahim mengatakan, pihaknya belum merampungkan pansus tersebut. Ada hal prinsip yang membuat pembahasan pansus yang satu ini terbilang panjang. Sifatnya yang langsung mengatur Kota Mataram membuat seluruh anggota pansus berhati-hati.

“Ini akan jadi rujukan pembangunan kota sampai 2031, kami harus ekstra teliti,” ujarnya.

Dinamika yang ditemukan di lapangan saat pansus mulai merekam data menurutnya sangat beragam. Ia mencontohkan Pertamina Ampenan yang ada di kawasan kota tua Ampenan, PLTGU Lombok Peaker PLN yang ada di Gerisak, Sekarbela. Termasuk juga kawasa eks bandara Selaparang juga menjafi pertimbangan.

“Prinsipnya tetap akan direvisi, tapi kami sangat berhati-hati,” bebernya.

Sikap itu untuk menghindati kesalahan dikemudian hati. Bisa saja jika nantinya raperda itu disahkan namun kenyataan di lapangan aturan dilanggar, lantas pihaknya yang dipersalahkan. Hal itulah yang tak diinginkan, di samping memastikan penataan kota memang benar dan pas.

“Tak hanya soal gedung, tapi juga lingkungan dan orang yang kita tata,” urainya.

Lantas kapan pansus RTRW bakal merampungkan kerjanya? Nur Ibrahim mengatakan, Mei mendatang adalah tenggat waktu yang mereka buat. Perdalam kajian, terus turun lapangan, termasuk mendatangi Kemenkumham untuk meminta saran dan masukan bakal dilakukannya. “Sekali lagi, keterlambatan ini karena kami sangat berhati-hati,” jawabnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan bisa memahami alasan yang dikemukakan dewan. Dia berharap Perda RTRW akan mampu menjadi acuan baku pembangunan Mataram. Sebagai payung hukum sekaligus pagar pembatas mana yang boleh dan tidak dilakukan.

“Saya berharap yang terbaik,” jawabnya. (yuk/r3)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost