Lombok Post
Tanjung

Kemenlu Tuntut Majikan Sri Rabitah

DAPAT BANTUAN: Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar (kiri) menyaksikan BNP2TKI menyerahkan santunan kepada Sri Rabitah (kanan), di kantor bupati Lombok Utara, kemarin (27/2). PUJO/LOMBOK POST

TANJUNGA�– Indikasi pencurian ginjal yang dilakukan majikan terhadap tenaga kerja asal Lombok Utara, Sri Rabitah membuat Kementerian Luar Negeri berang. Pemerintah akan menuntut secara hukum mereka yang terlibat, termasuk majikan di Qatar.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan usai bertemu bupati Lombok Utara kemarin menjelaskan kasus yang dialami Sri, memang baru pertama ditangani Kemenlu.

Namun, hal itu tidak menjadi halangan bagi Kemenlu untuk menyiapkan tuntutan hukum. a�?Bila perlu kita akan tugaskan pengacara di sana untuk memberikan bantuan yang diperlukan,a�? tegasnya.

Apa yang dialami TKW dari Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara ini kata Iqbal terindikasi masuk sebagai pengambilan organ manusia (Organ Removal) yang dilakukan untuk kepentingan komersial oleh pihak tertentu.

Karena itu, kejadian ini harus diusut tuntas. Jika tidak maka kemungkinan kejadian seperti ini bisa terulang. a�?Saya apresiasi langkah Sri yang mau membuat pengaduan karena tidak ingin ada korban lain seperti dia nantinya,a�? tandasnya.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan kasus Sri ini mendapatkan atensi khusus dari pemerintah. Dari Kemenlu akan fokus melakukan upaya hukum di Qatar.

Iqbal juga memastikan Polda NTB juga akan memberikan perhatian proses hukum di sini. Karena ini adalah trafficking, ada proses yang dilakukan mulai dari rekruitmen, pemberangkatan, dan eksploitasi yang dilakukan di Qatar.

Sedangkan di dari Pemda Lombok Utara akan memberikan bantuan sosial kepada Sri khususnya untuk biaya operasi dan pemulihan.

Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Irwan Anwar yang datang bersama Iqbal menemui Bupati Lombok Utara menambahkan, pihaknya tengah mendalami kasus ini. a�?Saat ini baru korban yang kita mintai keterangan,a�? ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BP3TKI, Kemenlu, dan bupati Lombok Utara. a�?Agen yang memberangkatkan pasti akan kita mintai keterangan,a�? imbuhnya.

Surat Presiden

Sementara itu, Sri RabitahA� kemarin mendatangi kantor bupati Lombok Utara. Kedatangan Sri yang didampingi keluarganya dan Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran (PBHBM) Wilayah NTB Muhammad Saleh, ingin meminta bantuan bupati terkait apa yang menimpanya dan proses operasi yang akan dijalani Sri Rabitah di RSUP Mataram beberapa hari lagi.

Pantauan koran ini, kedatangan Sri disambut langsung Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar didampingi sejumlah kepala SKPD terkait. Hadir juga dari BP3TKI NTB.

Kepada bupati, Sri menceritakan apa yang dialaminya di Qatar sejak awal berangkat hingga dioperasi oleh majikannya di salah satu rumah sakit di negeri kaya minyak itu. Kemudian pulang kampung dan baru mengetahui jika salah satu ginjalnya sudah tidak ada. Diduga ginjal sebelah kanan Sri dicuri majikannya saat operasi.

a�?Niat saya datang ke sini ingin minta bantuan dari Pak Bupati. Saya ingin nuntut orang yang ambil ginjal saya, karena diambil tanpa sepengetahuan saya. Operasi juga tanpa izin dari saya dan orang tua,a�? ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengungkapkan apa yang dialami Sri Rabitah tentu mengundang keprihatinan semua pihak. a�?Kita semua dengan peran masing-masing harus membantu menyelesaikan persoalan ini,a�? ujarnya.

Terkait proses operasi yang akan dijalani di RSUP Mataram nanti, bupati memastikan akan mengawal prosesnya. a�?Kita akan aktif mengawal operasi ini. Dengan cara apapun pemerintah daerah yang akan mengatasi pembiayaan,a�? imbuhnya.

Untuk kasus yang menimpa Rabitah, Najmul meminta seluruh pihak menyuarakan kasus ini karena ini merupakan pelanggaran berat terhadap asas-asas kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Najmul juga memastikan dirinya akan ikut langsung mengawal kasus ini termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja ataupun kedutaan besar Qatar.

Ditambahkannya, kasus Sri Rabitah ini bisa jadi pintu masuk untuk mencari penyelesaian masalah tenaga kerja yang sering didengar. a�?Saya akan bersurat ke presiden terkait persoalan ini. Tetapi sekarang kita harus menguraikan kasus ini dari awal hingga akhir,a�? tandasnya.

Kemudian, Najmul juga mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia agar turut aktif terhadap persoalan seperti ini karena ini sangat banyak terjadi di Indonesia.

Selaku Ketua Apkasi yang membidangi wilayah VIII, pihaknya juga akan mengundang Kementerian Tenaga Kerja membahas masalah ini. a�?Saya juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum-oknum yang terlibat,a�? katanya.

Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BNP2TKI Mataram Noerman Adhiguna menjelaskan nama Sri Rabitah masuk dalam sistem data BNP2TKI. Itu berarti Sri Rabitah berangkat secara resmi pada Juni 2014.

Ditambahkannya, moratorium pengiriman tenaga kerja saat itu berlaku di empat negara. Sedangkan pada 2015 baru bertambah menjadi 21 negara. a�?Artinya secara resmi kami dari BNP2TKI mempunyai kewajiban menindaklanjuti apa yang dialami Sri Rabitah di sana,a�? ungkapnya.

Menurut Noerman langkah yang akan diambil pihaknya adalah mengklarifikasi apa yang dialami Sri ke agensi yang memberangkatkannya. Pihaknya juga membutuhkan hasil medis dari RSUP Mataram sebagai dasar menindaklanjuti masalah ini. a�?Kami juga akan berkoordinasi dengan Kemenlu yang ada disana,a�? katanya.

Ditambahkannya, tahap awal yang harus ditindaklanjuti adalah indikasi hilangnya salah satu ginjal Sri Rabitah ini. a�?Untuk saat ini kami akan menyerahkan santunan kepada Sri Rabitah,a�? pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan RSUD Tanjung Made Suasa membenarkan Sri Rabitah pernah menjalani pemeriksaan di RSUD Tanjung di poli bedah. a�?Dari hasil pemeriksaan di sana dirujuk ke RSUP Mataram,a�? katanya.

Ditambahkannya, Sri menjalani pemeriksaan kesehatan menggunakan BPJS, sehingga Sri akan mendapatkan pelayanan secara paripurna jadi untuk operasi bisa dilakukan dengan BPJS sesuai rujukan. (puj/r8)

Berita Lainnya

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost

Sekjen FPM dan BSMI Kunjungi Korban Gempa Lombok

Redaksi LombokPost

PAD Diperkirakan Sudah Tembus Rp 3 Miliar

Redaksi LombokPost

Dikpora Pertanyakan Juklak dan Juknis

Redaksi LombokPost

Warga Sekitar Tambang Khawatirkan Longsor

Redaksi LombokPost

Disbudpar dan Warga Gili Meno Gelar Mandi Safar

Redaksi LombokPost