Lombok Post
Headline Sumbawa

Tiga Terdakwa Pasar Taliwang Divonis Berbeda

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Paryono RANDY/RADAR SUMBAWA

SUMBAWA-Sidang kasus korupsi proyek Pasar Tanah Mira Taliwang, memasuki tahap pembacaan putusan, kemarin. Dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, majelis hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap ketiga terdakwa.

Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) Sumbawa, Paryono mengatakan, sebelumnya terdakwa Irwansyah dan Mahmud, dituntut satu tahun enam bulan penjara. Keduanya juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 32 juta lebih. Serta denda sebesar Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan. Keduanya dijatuhi vonis selama satu tahun dua bulan penjara.

Sementara terdakwa Supriyanto, dituntut dua tahun penjara. Supriyanto dijatuhi vonis selama satu tahun delapan bulan penjara. Dia juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 32 juta lebih, subsidair dua bulan kurungan. Serta denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan. ”Kenapa dituntut berbeda, karena Irwansyah dan Mahmud sudah membayar kerugian negara. Sekarang tinggal menunggu sikap terdakwa,” ujar Paryono, kemarin(27/2).

Atas putusan tersebut, ketiga terdawa melalui kuasa hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. Begitu juga pihaknya menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut.

Seperti diberitakan, proyek pembangunan atau revitalisasi Pasar Taliwang ini menggunakan anggaran bantuan sosial Kementerian Koperasi Tahun 2013 senilai Rp 900 juta. Bantuan itu diterima Koperasi Kota Baru Taliwang yang kemudian dikerjakan secara swakelola. Ada beberapa item yang dikerjakan di antaranya los, kamar mandi dan lainnya. Namun dalam pengerjaannya, dinilai tidak sesuai spek atau RAB.

Selain itu dokumen lelang dan pengadaan barang dan jasanya diduga direkayasa. Satu orang merangkap beberapa jabatan di kepanitiaan. Dari dugaan inilah dilakukan penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yaitu Irwansyah selaku ketua koperasi, Mahmud selaku bendahara dan Supriyadi selaku konsultan pengawas. Hasil audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp 190 juta. (run)

 

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost