Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Ada Potensi Pemborosan APBN Rp 8,7 T

Sri Mulyani Menteri Keuangan

JAKARTA a�� Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian/lembaga melakukan evaluasi belanja untuk menekan potensi pemborosan dalam APBN tahun ini. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu telah menemukan potensi pemborosan anggaran hingga Rp 8,7 triliun. Tahun lalu pemborosan belanja mencapai Rp 9,6 triliun. Pemborosan tersebut berasal dari belanja perjalanan dinas, khususnya meeting dan honorarium.

a�?Saya minta digunakan spending review pelaksanaan anggaran 2017 agar semakin baik. Beberapa langkah simplifikasi dilakukan sehingga tidak membebani dan mengurangi alasan untuk tidak efisien,a�? katanya dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, kemarin (28/2).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu meminta setiap K/L menyusun anggaran dengan lebih serius. Sebab, pada tahun anggaran yang lalu, Ditjen Perbendaraan menemukan adanya 20.000 DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) yang direvisi. Di sisi lain, besaran anggaran yang tidak dibelanjakan masing-masing K/L mencapai 5 persen dari pagu. Artinya, penyerapan anggaran rata-rata baru mencapai 95 persen.

a�?Waktu buat perencanaan bagaimana? Apakah sengaja, asal jalan dulu, lalu buat saja yang bagus-bagus supaya Kemenkeu dan Bappenas setuju, lalu direvisi seenaknya,a�? keluhnya.

Dia menambahkan, bila sejak awal anggaran bisa disusun secara serius dengan potensi pemborosan yang minimal, defisit anggaran yang lebar bisa dihindari. a�?Penggunaan anggaran yang amburadul mencerminkan negara yang amburadul. Kita tidak ingin Indonesia dianggap negara yang tidak serius diurus,a�? lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu Marwanto menyatakan, spending review bertujuan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja K/L. Dia menuturkan, anggaran belanja tersebut dievaluasi untuk menilai sejauh mana seluruh satker (satuan kerja) K/L telah membelanjakan anggarannya secara efektif. Terdapat sebelas kriteria indikator yang jadi acuan guna mengukur kinerja K/L.

a�?Kami lakukan spending review 2017 yang diharapkan bisa mengidentifikasi efisiensi belanja K/L yang mungkin dilakukan penghematan 2017 dan memberi pemasukan untuk anggaran 2018. Spending review dilakukan kepada seluruh satker K/L dan kanwil sejak Desember 2016 sampai Januari 2017,a�? paparnya. (ken/c16/sof/jpg/r3)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post