Lombok Post
Headline Praya

Kades Janapria Siap Tempuh Jalur Hukum

Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aswatara). dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Penyisiran tanah pecatu desa, oleh tim Inspektorat di Desa Janapria Lombok Tengah (Loteng), membuahkan hasil. Ada beberapa hektare lahan yang diselamatkan. Mereka pun meminta, pemerintah desa setempat, segera mengusulkan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Pasional (BPN) Praya.

a�?Jangan dibiarkan begitu saja. Tanah pecatu desa harus memiliki dokumen hukum,a�? kata Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aswatara pada Lombok Post, kemarin (28/2).

Jika tidak, kata Aswatara justru berpeluangA� menjadi sengketa di kemudian hari. Pemerintah desa, sebaiknya jangan menguasi fisik lahannya saja. Tapi, dipikirkan juga penguasaan secara administrasi.

a�?Alhamdulillah, ada dua lokasi tanah pecatu desa, yang berhasil kita selamatkan. Yang lain menyusul,a�? harapnya.

Total tanah pecatu Desa Janapria itu sendiri, beber Aswatara mencapai 12,2 hektare (ha). Yang bisa dimanfaatkan secara legal, hanya 6 ha saja. Sisanya, dikuasi warga. Ada yang membangun rumah, pertokoan, lapangan sepakbola dan pasar.

Parahnya lagi, sesal Aswatara mereka mengantongi dokumen pertanahan dari pipil, hingga sertifikat. Penyebab sengketa tanah pecatu desa tersebut, adalah pemekaran desa. a�?Jadi, ini harus menjadi pelajaran bagi desa-desa yang mau mekar. Selesaikan pembagian asetnya dulu,a�? sarannya.

Senada dikatakan Kepala Desa (Kades) Janapria Muhammad Nasir. Dikatakannya, pemerintah desa untuk sementara waktu, belum menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat. Alasannya, warga yang menguasai tanah pecatu tersebut, ternyata mengantongi sertifikat.

a�?Ini yang harus kami clearkan dulu di BPN Praya,a�? katanya.

Jika benar ada, tekan Nasir maka pemerintah desa akan bersikap tegas dan keras. Dengan cara, melaporkan dugaan penguasaan lahan itu ke jalur hukum. a�?Kami mohon Inspektorat memanggil siapa pun, yang menguasai tanah pecatu,a�? ujarnya.

Karena selama ini, kata Nasir pemerintah desa tidak mampu menyelesaikan secara internal. Perdebatan panjang tetap saja terjadi dan tidak pernah ada titik temu, mereka yang menguasai tetap saja ngotot dan tidak mau menyerahkan tanah tersebut ke pemerintah desa.

a�?Sepanjang, mereka yang menguasai tanah pecatu bertahan dengan sikapnya. Maka, kami anggap persoalan sengkata ini belum selesai,a�? tambah Nasir.(dss/r2

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost