Lombok Post
Metropolis

BPN Bisa Langsung Batalkan

MASIH BERPOLEMIK : Ini kawasan Hutan Lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur yang masih bermasalah. Terlihat anggota Satpol PP Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjaga kawasan tersebut.

MATARAMA�– Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Prof Zainal Asikin menyarankan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melaporkan kasus sertifikat Hutan Sekaroh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah satunya untuk membatalkan semua sertifikat di kawasan tersebut. a�?Ajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan sertifikat itu,a�? kata Asikin pada Lombok Post, kemarin (1/3).

Selain itu, Pemprov NTB juga bisa melakukan pelaporan tindak pidana jika ada bukti tentang perbuatan yang merugikan negara.

Salah satu pasal yang bisa dilaporkan adalah menjadikan tanah negara menjadi milik pribadi. a�?Itu merupakan suatu kerugian bagi negara,a�? katanya.

Kasus kelompok Hutan Sekaroh yang masuk Register Tanah Kehutanan (RTK.15) hingga saat ini masih ditangani Kejari Selong.

Kejaksaan masih berusaha untuk menyelidiki kasus tersebut dengan memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari BPN, Dinas LHK, dan pemilik sertifikat.

Asikin menambahkan, jika ada kerugian negara kibat diterbitkannya sertifikat itu, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa turun.

Tapi itu bila ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dan membuat kerugian negara. Meski masih ditangani Kejari, KPK bisa masuk jika ada unsur pidana. a�?Dua-duanya bisa berjalan,a�? ujarnya.

Dalam hal ini, ia menyarankan kepada BPN untuk bertindak cepat, tanpa diminta mereka bisa membatalkan bila ada kesalahan prosedur.

Tidak kemudian menyerahkan dan menunggu pihak lain menggugat untuk dibatalkan. a�?Mereka bisa inisiatif sendiri membatalkan, kalau ada kesalahan adaministrasi, langsung bisa dibatalkan,a�? katanya.

Pembatalan sertifikat sangat memungkinkan, sebab dia sendiri yang menerbitkan, tidak perlu meminta orang lain menggugat ke PTUN. Akan menjadi hal yang tidak baik bila BPN digugat ke ranah pengadilan.

Dengan kasus ini, ia berharap dalam menertibkan sertifikat BPN harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

Karena tidak bisa BPN jalan sendiri. Sebab telah banyak kasus sertifikat terbit di tanah hutan yang disebabkam tidak adanya kordinasi dengan Pemprov NTB.

Padahal pemerintah memiliki data lengkap tentang wilayah hutan. a�?Sekarang harus ada koordinasi dengan dinas kehutanan dalam penertiban sertifikat, apabila itu dicurigai sebagai tanah hutan,a�? katanya.

Ia menambahkan, di dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU dan HGB, dijelaskan, jika tanah yang belum memiliki sertifikat, untuk menjadi hak milik butuh proses yang panjang.

Tidak bisa tanah hutan seketika diterbitkan sertifikat kemudian diberikan ke masyarakat. a�?Prosesnya panjang, saya curiga ada permainan dalam penerbitan sertifikat atas tanah negara yang sebelumnya bebas,a�? katanya.

Kecuali dikelola dengan pola kerja sama. Masyarakat bisa memafaatkannya tetapi bukan menjadi hak milik. Ia khawatir, bila semua tanah hutan diberikan menjadi milik orang per orang, maka hutan NTB lambat laun akan habis. (ili/r7)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost