Lombok Post
Bima - Dompu

Itu Pungutan Liar !

Ruslan Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Setda. Sadam/Radar Tambora

BIMA – Proyek Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Bima diduga sarat dengan pungutan liar (pungli). Masyarakat yang kebagian proyek tersebut kerap dibebani dengan biaya. Padahal, program pembuatan sertifikat tanah itu gratis.

Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Setda Kabupaten Bima Ruslan mengatakan, saat ini ada sejumlah desa yang mendapat program prona. Informasi yang diterima, diduga banyak terjadi penarikan uang pada program tersebut.

”Kita sudah dapat informasi ada penarikan uang. Maka itu termasuk pungutan liar (pungli),” ungkap Ruslan pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kemarin (1/3).

Kata dia, pembuatan Sertifikat Prona tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Sebab program tersebut ditangani langsung Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan masing-masing desa.

”Soal adanya pungutan, kita hanya bisa memberikan imbauan. Karena prona itu tidak ada biaya yang dibebankan pada masyarakat,” terangnya.

Dia mengatakan, munculnya praktek pungli dalam pembuatan Sertifikat Prona karena masyarakat sangat membutuhkan layanan itu. Ditambah faktor pemahaman masyarakat terhadap pembuatan sertifikasi tanah yang masih minim.

”Masalah ini sudah berlangsung lama.Kita minta desa tidak terlalu membebani masyarakat. Karena pembuatan sertifikat itu sudah ada anggaran tersendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Saber Pungli Kabupaten Bima H Ridwan mengaku tengah membidik sejumlah desa yang mendapatkan program Sertifikat Prona. Dia meminta masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor.

”Penarikan biaya Sertifikat Prona sudah jelas pungli. Jika ada data yang jelas, kita bisa lakukan operasi tangkap tangan (OTT),” ujarnya.

Saat ini, kata H Ridwan, pihaknya baru mengumpulkan informasi dari masyarakat. Diakui, ada beberapa desa di Kabupaten Bima diduga melakukan pungli pada pembuatan Sertifikat Prona.

”Penarikan uang untuk Sertifikat Prona itu bervariasi, mulai Rp 300 hingga Rp 400 ribu. Padahal pembuatan sertifikat itu gratis,” katanya. (dam/r4)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara