Lombok Post
Praya

Warga Tuntut Sisa Pembayaran Lahan Bandara

HEARING: Tiga perwakilan warga desa di lingkar bandara, saat mengelar dengar pendapat di gedung DPRD Lombok Tengah kemarin (1/3). Dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan yang kini menjadi Lombok International Airport (LIA) di Praya Lombok Tengah (Loteng), mendatangi Gedung DPRD setempat, kemarin (1/3). MerekaA� mempersoalkan proses pembayaran lahan, yang dinilai tidak sesuai dengan luas lahan yang sebenarnya, kala itu.

Dalam kesempatan itu, mereka membawa bukti dokumen pertanahan, bukti penerimaan pembayaran lahan dan bukti pelepasan lahan. a�?Tolong kami jangan dizolimi seperti ini,a�? cetus salah satu pemilik lahan juga warga Desa Tanak Awu, Pujut H Hairudin.

Ia menceritakan, pada saat pembebasan lahan bandara pada tahun 1992-1995 silam, pemerintah, tidak pernah menjalankan negosiasi harga dengan pemilik lahan.A�A�A�A�A�A�A� Karena adanya intimidasi, lanjut Hairudin warga kala itu, tidak ada yang berani berbuat banyak, apalagi melakukan perlawanan. Alhasil, pemilik lahan menerima saja uang pembayaran lahan, sebesar Rp 350 ribu per are. Hanya saja, tidak dibayar utuh, melainkan beberapa tahap.

A�a�?Waktu itu, lahan orang tua saya dibayar Rp 200 ribu. Sisanya, sampai sekarang belum jelas,a�? ujarnya.

Bukti-bukti pelanggaranA� tekan Hairudin tertuang dalam dokumen yang disusun bersama pemilik lahan lain di Desa Tanak Awu dan Desa Ketare, serta Desa Penujak, Praya Barat.

a�?Parahnya lagi luas lahan yang sebenarnya, justru dimanipulasi. Untuk itu, kami minta lahan di bandara diukur ulang,a�? sambung warga Desa Katare Lalu Tajir Sahroni.

Menanggapi hal itu, pejabat BPN Praya Junaidin mengatakan, proses pembayaran lahan di bandara sebenarnya sudah tidak ada masalah. Begitu pula luas lahan warga yang dijual ke pemerintah.

a�?Apalagi, saat itu warga melepas lahannya dengan menyerahkan bukti pipil,a�? katanya.

Seluruh bukti itu pun, kata Junaidin masih tersimpan di kantornya. Atas dasar itu, tidak ada kewajiban pemerintah atau BPN, melakukan pengukuran ulang dan sebagainya.

a�?Tapi, kalau masalah ini dibawa keranah hukum, maka lain ceritanya,a�? cetus Anggota Komisi I DPRD Loteng Suhaimi.

Maksudnya, terang Suhaimi pada saat pembayaran lahan, pemilik lahan tidak menerima langsung uang ganti rugi tersebut, melainkan diwakili para aparatur pemerintah desa dan para tokoh. Sehingga, wajar saja ada rekomendasi Komnas HAM.

Untuk itulah, pihaknya menyarankanya agar masalah lahan di bandara, sebaiknya cepat diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. a�?Jangan sampai masalah ini justru diwarisi sampai anak cucuk kita kelak,a�? sindir politisi PDI Perjuangan tersebut.

Senada dikatakan ketua tim fasilitator rekomendasi Komnas HAM Loteng HL Muhammad Amin. Asisten I Setda Loteng itu menekankan, bukti-bukti yang sudah diserahkan eks pemilik lahan, akan dilakukan kajian. Jika terbukti ditemukan kesalahan pada masa itu, maka pemerintah wajib menjalankan petunjuk Komnas HAM.

a�?Kalau sudah ada bukti-bukti seperti ini, baru ada kemajuan dalam menyelesaikan masalah. Insya Allah, dalam waktu dekat ini sudah ada jawaban,a�? kata Amin.(dss/r2)

Berita Lainnya

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost