Lombok Post
Tanjung

AKad Minta “Jatah” dari Pemkab

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.Dok

TANJUNGA�– Asosiasi Kepala Desa (AKaD) mengklaim beberapa desa yang ada di Lombok Utara saat ini tidak memiliki sumber pendapatan asli desa (PADes) besar. Kecilnya PADes ini menyebabkan beberapa kendala baik dalam sisi administrasi maupun pembangunan.

Ketua AKaD Lombok Utara Johari mengungkapkan, melihat minimnya PADes tersebut, pihaknya menginginkan tanah pecatu bisa dikelola desa untuk menambah PADes. Apalagi jika melihat Undang-Undang 6 Pasal 76 Ayat 5, isinya pecatu merupakan bagian PADes

Johari mengungkapkan, tujuan tanah pecatu dikelola desa untuk menambah PADes. Sehingga apa yang menjadi beban dan kendala di desa bisa terpenuhi. a�?Banyak beban di desa yang tidak bisa diakomodir oleh dana desa ataupun alokasi dana desa (ADD),a�? ujarnya.

Ditambahkan, dengan begitu desa-desa yang memiliki tanah pecatu yang sekarang dikelola pemkab agar dikembalikan ke desa-desa. Karena tidak semua desa memiliki PADes yang bisa mencukupi kebutuhan di desa.

Selain tanah pecatu, AKaD juga berharap dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (DBHPRD) bisa dikelola secara fleksibel. Karena desa juga memiliki andil dalam pengumpulan DBHPRD itu.

Lebih lanjut, jika sumber PADes semakin banyak maka desa bisa melakukan perekrutan perangkat desa. Seperti staf untuk membantu proses pekerjaan di desa. Apalagi sesuai ketentuan, kepala urusan (kaur) bisa memiliki staf, termasuk juga ada bendahara. a�?Kami belum berani melakukan pengangkatan perangkat karena minimnya PADes,a�? tandasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, jika memang tidak ada aturan yang dilanggar ketika dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah masuk sebagai PADes, maka hal itu bisa dilakukan. a�?Kalau tidak ada aturan yang dilanggar silakan saja fleksibel. Saya minta ini segera dibicarakan agar bisa masuk dalam PADes dan digunakan untuk mengangkat staf di desa,a�? katanya.

Kepala Bappeda Lombok Utara Herianto mengungkapkan, saat ini belum ada regulasi di tingkat atas baik Permendagri maupun Permendes yang mengatur khusus tentang prioritas penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. a�?Saya setuju jika DBHPRD digunakan fleksibel karena masih ada celah,a�? katanya.

Apalagi saat ini daerah memiliki program satu ambulans satu desa. Maka operasional program tersebut membutuhkan tambahan tenaga lagi di desa sebagai sopir. a�?Ini operasionalnya pasti jadi tanggung jawab desa, sehingga desa membutuhkan tambahan anggaran untuk pengeluaran,a�? katanya.

Lebih lanjut, Herianto menjelaskan, saat ini porsi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang paling tinggi adalah Desa Gili Indah yang mencapai Rp 2 miliar lebih. Sementara desa lain di kisaran ratusan juta. a�?Kenapa dana ini juga tidak digunakan untuk penanganan sampah di tiga gili. Karena desa juga selama ini bingung mengelola anggaran yang besar ini, diakibatkan keterbatasan ruang mengelolanya,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost