Ekonomi Bisnis

BPJSTK Dorong Perusahaan Ikut Kepesertaan Full

MATARAM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Mataram mendorong perusahaan di NTB mengikutkan seluruh karyawannya menjadi peserta program full di BPJSTK. Keikutsertaan ini untuk memberikan rasa aman bagi pekerja saat melaksanakan tugasnya.

a�?Ini salah satu upaya jaring pengaman untuk menekan terciptanya kemiskinan baru,a�? kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mataram Sudiono di Hotel Grand Madani kemarin (2/3).

Menurutnya, menjadi peserta BPJSTK sangat penting, mengingat risiko dalam bekerja bisa dialami siapa saja. Tentunya perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi semua karyawannya dari risiko yang bisa saja timbul. Sehingga karyawan itu bisa terlindungi oleh program jaminan sosial BPJSTK.

a�?Program kami ada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM), Jaminan Kematian(JK), Jaminan Pensiun(JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Ini seharusnya diikuti semua,a�? terangnya.

Dalam kegiatan kemarin, diselenggarakan sosialisasi program BPJSTK yang diikuti 80 perusahaan terdaftar dan 20 perusahaan belum terdaftar. Kegiatan ini untuk mendorong pentingnya pendaftaran karyawan menjadi peserta BPJSTK.

BPJSTK menawarkan program jaminan kecelakaan kerja dan kematian dengan iuran yang sangat terjangkau perbulannya. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, sejumlah jaminan akan ditanggung oleh BPJSTK. Mulai dari biaya transportasi ke fasilitas kesehatan hingga tahap pengobatan sesuai kebutuhan medis sampai dinyatakan sembuh total. Jika mengalami cacat, dapat santunan khusus, dan jika meninggal akan mendapat santunan kematian.

Diharapkan, perusahaan sadar akan risiko kerja dan menjadikan BPJSTK sebagai sebuah kebutuhan. Karena karyawan yang telah didaftarkan perusahaan dan memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan akan lebih terlindungi dibanding yang tidak memilikinya.

a�?Iurannya sangat murah dan terjangkau, namun manfaatnya sangat besar,a�? jelasnya.

Perwakilan Kejati NTB Gunawan mengatakan, BPJSTK bisa dikatakan sebagai nafas pekerja. Sehingga tentunya ini merupakan kebutuhan wajib yang harus dimiliki agar merasa aman saat bekerja.

a�?Kapasitas Kejati NTB di sini hanya sebagai mediator jika ada yang bersengketa,a�? jelasnya.

Menurutnya karena BPJSTK merupakan salah satu badan usaha milik negara, pihaknya akan mendampingi perusahaan ini apabila nanti ada gugatan. Termasuk juga bisa menjadi juru damai jika ada perselisihan yang kira-kira dapat diselesaikan.

a�?Ke depan jalinan kerja sama antara BPJSTK dengan Kejati NTB akan ditindaklanjuti dengan MoU,a�? ujarnya.

Sementara itu Kabid Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan NTB Zaitun menjelaskan, perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJSTK. Apabila karyawan tidak didaftarkan maka akan ada sanksi yang bisa diterima perusahaan sebagai pemberi upah. Sanksi merujuk pada Pasal 55 UU 24 Tahun 2011.

a�?Dalam rujukan ini jelas pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar,a�? jelasnya. (nur/r3)

Related posts

NTB Alami Deflasi 0,60 Persen

Iklan Lombok Post

Restoran Kemuning Sediakan Ruang Meeting

Redaksi Lombok post

Kurtubi : Indonesia Perlu PLTN

Redaksi Lombok post