Lombok Post
Metropolis

Kadis Perdagangan Minta Waktu

AKRAB: Kadis Perdagangan Kota Mataram L Alwan Basri (kanan) dan Pembina Apkli Kota Mataram H Masbuhin saat membahas permasalahan PKL, (2/3) kemarin (2/3). Wahyu/Lombok Post

MATARAM – Butuh waktu untuk mengkaji wacana penarikan retribusi terhadap PKL di Kota Mataram. Setelah ide itu dihembuskan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli) Kota Mataram dan ditanggapi serius Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Dinas Perdagangan berjanji memikirkan opsi yang ada.

“Kita akan kaji dulu, baru bisa ambil keputusan,a�? ujar Kadis Perdagangan Kota Mataram L Alwan Basri, kemarin (2/3).

Dia mengatakan, kajian itu perlu dilakukan terkait sejumlah aspek. Nantinya, kajian itulah yang menjadi dasar apakah dibutuhkan payung hukum untuk jadi menarik retribusi dari para PKL.

Salah satu aturan yang tertuang dalam Perpres 125 menyebutkan larangan pungutan tersebut pada para PKL. Perpres yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL itu memang tak memungkinkan dilakukan pungutan pada para PKL yang sangat banyak jumlahnya di Mataram belakangan ini. “Makanya perlu didalami, karena ada aturan yang melarang,a�? ujarnya.

Namun aturan itu, lanjut Alwan, bukanlah satu-satunya hal yang harus dituruti. Bisa saja pemerintah daerah membuat aturan melalui celah hukum lainnya.

Perda menurutnya sangat mungkin dikeluarkan, dan itu harus didasari sejumlah kajian yang dimaksudkan tadi. “Aturannya mau seperti apa, apakah pajak, retribusi, atau sukarela, kan itu harus didalami,a�? katanya kembali menegaskan.

Kalaupun nantinya wacana PKL mengeluarkan sejumlah biaya yang masuk kas daerah, ia mengatakan ada sejumlah hal yang juga harus dipikirkan. Misalnya siapa saja yang terkena aturan itu. Bagaimana menentukan PKL yang membayar dan tidak, hal-hal seperti itulah yang menurutnya harus dimatangkan.

Namun pada prinsipnya ia mengatakan ide itu sangatlah baik. Tak hanya untuk menambah PAD Kota Mataram, namun juga dalam rangka pengaturan PKL.

Di sisi lain, mantan Kabag Humas ini menegaskan tak berniat mematikan usaha yang kini tengah tumbuh dan berkembang di Mataram. Pemerintah justru akan mendukung pengambangan sektor-sektor informal tersebut.

Pembina Apkli Kota Mataram Masbuhin mengatakan dari 4.260 PKL yang terdata di Mataram, 1.700 diantaranya sudah dapat diklasifikasikan PKL menengah. Setiap hari, mereka mampu meraup omset Rp 3,5 juta ke atas. Sehingga menurutnya sangat wajar wacana pajak atau retribusi coba mulai diseriusi daerah.

Dengan demikian, potensi yang selama ini tak tersentuh dapat memberi sumbangsih bagi PAD Kota Mataram. a�?Saya rasa mereka siap untuk ditarik biaya itu,a�? katanya berkeyakinan. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost