Lombok Post
Politika

Jangan Ada Rekayasa

H MNS Kasdiono (dok)

MATARAM – Anggota DPRD NTB dan DPD RI dapil NTB meminta kasus yang dialami Sri Rabitah tidak ada rekayasa. Agar pemerintah segera mengatasi permasalahan tersebut dengan tuntas. a�?Persoalan diduga hilangnya ginjal Rabitah jangan sampai direkayasa pihak mana pun,a�? tegas Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H MNS Kasdiono, kemarin (6/3).

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus difokuskan untuk menuntaskan kasus tersebut. Pertama, secara fisik Rabitah dalam keadaan sakit, karena itu dibutuhkan penanganan. Kedua, diperlukan melihat proses penempatannya, ada permasalahan atau tidak.

a�?Dua hal ini harus menjadi fokus kita,a�? ujarnya.

Selain itu, kepada dinas terkait diminta untuk cepat merespons persoalan tersebut. Serta mengambil langkah-langkah dan meneliti proses penempatannya. Begitu juga Komisi V DPRD NTB juga tidak akan tinggal diam. a�?Kami sudah koordinasi dengan RSUP dan Disnaker, saya sudah minta dokumen penempatannya di Disnaker,a�? kata politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Komite III DPD RI Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi menambahkan, mengenai masalah TKI dan TKW pihaknya sangat konsen dengan moratorium untuk dicabut. Karena jika moratorium ini tetap, maka pemeberangkatan TKI dan TKW ilegal ini akan semakin banyak. a�?Tetapi jika moratorium dicabut, maka harus dikawal kuota pengiriman TKI,a�? ungkapnya.

Sama halnya dengan kasus Rabitah, kata dia, ia melihat adanya tidak satu pemahaman. Berbagai pihak mengatakan versi yang berbeda. Kasus Rabitah, sambungnya, adalah TKW yang pemberangkatan secara legal tetapi ditempat tujuan dipermainkan. Artinya, ia tidak memiliki keterampilan, beda halnya jika memiliki keterampilan.

Namun pada intinya, Diyah tekankan TKI dan TKW asal NTB harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Pada perekrutan harus jelas, TKI dan TKW yang diberangkatkan memiliki keterampilan. Saat dilokasi kerja pun, mereka harus dibekali apa saja yang dilakukan dan mengetahu kedutaan yang dituju ketika terjadi permasalahan. a�?Pemerintah provinsi harus clean and clear segala sesuatu mengenai CTKI,a�? tambah Diyah. (ewi/r7)

Berita Lainnya

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost

KPU Sumbawa Gencarkan Sosialisasi

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost

Produk Olahan Pertanian Bisa Jadi Peluang Usaha Emak-Emak

Redaksi LombokPost

Didukung Warga, Ustad Budi Tak Gentar Dikepung Calon Petahana

Redaksi Lombok Post

Wajib Atasi Masalah Tanpa Masalah

Redaksi LombokPost

Dianggap Tak Berimbang, TV ini Diboikot Prabowo-Sandi

Redaksi LombokPost

Gagal, Caleg PAN NTB Akan Dapat Kompensasi

Redaksi LombokPost

Nurdin Rangkul FKPPI NTB

Redaksi LombokPost