Lombok Post
Tanjung

Awas, Sanksi Hukum Menanti!

TIDAK BOLEH DIPAKAI: Bangunan sempadan pantai di Gili Trawangan saat dibongkar beberapa waktu lalu. Pascapenertiban pengusaha dilarang memanfaatkan sempadan pantai. Karena dalam waktu dekat pemkab akan melakukan penataan ulang kawasan tersebut. PUJO/LOMBOK POST

TANJUNGA�– Pascapenertiban bangunan sempadan pantai di Gili Trawangan, muncul beberapa pengusaha nakal. Mereka nekat meletakkan meja dan kursi di sempadan pantai yang sudah bersih dari bangunan.

Hal ini pun ditanggapi Pemkab Lombok Utara dengan menerbitkan pemberitahuan yang harus diikuti seluruh pengusaha dan masyarakat Gili Trawangan. Ini disampaikan dalam rapat evaluasi pascapenertiban di kantor bupati yang dihadiri tim penertiban, Polres Lombok Utara, Kejari Mataram, TNI, dan SKPD terkait, kemarin (7/3).

Dalam rapat evaluasi pascapenertiban tersebut, Sekda Lombok Utara H. Suardi yang mewakili bupati menjelaskan, isi pemberitahuan tersebut antara lain tidak boleh ada payung atau benda apapun di sempadan pantai hingga penataan dilakukan. Selain itu, tidak boleh ada kegiatan apapun di sempadan pantai. Sempadan pantai hanya boleh dimanfaatkan untuk aktivitas publik dan masyarakat umum. Bahan material bangunan apapun tidak boleh diletakan di sempadan pantai. a�?Bagi yang melanggar maka pemkab akan memberikan sanksi hukum sesuai ketentuan,a�? ujarnya.

Ditambahkan Sekda, pemberitahuan ini akan disosialisasikan Kades Gili Indah dan Camat Pemenang langsung ke masayrakat dan pengusaha di Gili Trawangan. Suardi juga mengungkapkan selain sempadan pantai, pihaknya juga menerima laporan jika areal pasar seni kini juga dimanfaatkan pengusaha yang kehilangan bangunan di sempadan pantai. a�?Ini harus ditertibkan agar tidak memancing pengusaha lainnya,a�? tandasnya.

Selain itu, SKPD yang memiliki program di Gili Trawangan seperti Dinas PUPR juga harus memulai kegiatan pembangunan. Ini dimaksudkan agar ada kegiatan nyata, dan masyarakat tidak menganggap pemerintah tidak serius.

Lebih lanjut, Sekda juga mengungkapkan, bupati meminta kades dan camat untuk menyosialisasikan rencana penertiban bangunan sempadan pantai di Gili Air dan Gili Meno. Ini untuk mencegah pengusaha nekat membangun di sempadan pantai sehingga tidak perlu dibongkar pemerintah. a�?Tidak hanya tiga gili. Di daratan juga banyak yang mesti ditertibkan misalnya penyeberangan tikus,a�? katanya.

Sementara itu, dalam rapat evaluasi tersebut Camat Pemenang Ahmad Dharma mengungkapkan, yang saat ini harus menjadi fokus pemerintah dan tim penertiban adalah pembersihan puing-puing bangunan sisa pembongkaran. a�?Tenggat waktu untuk pembersihan sampai tanggal 14 Maret nanti,a�? cetusnya.

Ditambahkan, untuk sosialisasi kepada pengusaha dan masyarakat, Dharma meminta pemberitahuan tersebut tidak hanya disosialisasikan. Tetapi juga dipasang di beberapa titik-titik di Gili Trawangan.

Selain itu, yang sekarang harus dituntaskan adalah grand design yang akan diterapkan di Gili Trawangan. Pembicaraan mengenai grand design ini harus segera dilakukan dengan melibatkan pengusaha dan masyarakat Gili Trawangan. a�?Kalau sudah ada grand design bisa meminimalisasi pengusaha yang membangun lagi di sempadan pantai,a�? tandasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) Acok Zani Bassok yang hadir dalam rapat tersebut mengapresiasi langkah pemkab yang berani melakukan penertiban sehingga kondisi Gili Trawangan menjadi lebih baik. a�?Ini mimpi kami sejak 14 tahun lalu,a�? katanya.

Selanjutnya, pemkab juga harus bertindak cepat untuk membersihkan sisa-sisa pembongkaran karena sampai saat ini material sisa pembongkaran masih banyak terlihat di sempadan pantai.

Ada dua solusi yang ditawarkan APGT, yakni mengubur puing-puing tersebut di kawasan pantai Gili Trawangan. Atau menenggelamkan puing-puing tersebut di laut dan dijadikan terumbu karang.

Selain itu, Acok tidak menampik jika saat ini ada beberapa pengusaha yang memanfaatkan lagi sempadan pantai untuk kepentingannya. Misalnya saja pada malam hari beberapa pengusaha mengubah sempadan pantai menjadi bar dengan meletakkan meja dan kursi. a�?Tidak cukup dengan pemberitahuan yang dipasang di sana. Tetapi juga harus ada petugas yang rutin mengawasi,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Acok berharap, dalam penyusunan grand design nanti, pemkab harus berkoordinasi dengan pemprov agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. a�?Kalau bisa jangan ada berugak di pinggir pantai. Kami khawatir nanti itu malah dijadikan tempat berjualan pedagang asongan. Ya paling tidak ada kursi untuk wisatawan duduk menikmati laut saja,a�? harapnya.

Sementara itu, Dandim 1606 Lobar Letkol Inf Ardiansyah yang hadir dalam rapat tersebut berharap pemkab tidak memberi jeda terlalu lama untuk penataan di Gili Trawangan pascapenertiban. Hal ini untuk mempersempit niat pengusaha memanfaatkan kembali sempadan pantai. a�?Jangan berhenti sampai di sini. Saya sarankan ada posko bersama di sana untuk melakukan pengawasan,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost