Lombok Post
NASIONAL

Sidang Tidak Disiarkan Live

KERUGIAN A�negara begitu besar. Pejabat yang bakal terseret begitu banyak. Menjadikan sidang kasus dugaan korupsi e-KTP besok bakal menyita perhatian publik. Tidak hanya di Jakarta dimana sidang diselenggarakan, namun di seluruh penjuru Indonesia.

Sayang, jalannya sidang tidak bisa dipantau secara langsung karena tayangan langsung persidangan itu tidak diperbolehkan.

Keputusan itu disampaikan oleh Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Yohanes Priyana. Dia menyebut itu adalah kebijakan majelis hakim. a�?Saya hanya menyampaikan saja,a�? kata Yohanes saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (7/3).

Pengadilan tipikor sendiri sebelumnya sudah menunjuk lima hakim untuk persidangan tersebut. Semuanya hakim senior. Mereka adalah John Halasan Butar-Butar (ketua), Franki Tambuwun, Emilia Djaja Subagia, Ansyori, dan Anwar.

Yohanes mengatakan, alasan persidangan tidak boleh disiarkan secara live supaya antarsaksi tidak saling mengetahui isi dakwaan. Alasan lain, untuk mencegah munculnya judgement selain putusan akhir hakim di luar persidangan.

Hanya, Yohanes belum bisa memastikan apakah kedua alasan itu berlaku untuk sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan Kamis (9/3) besok. a�?Saya konfirmasi ke majelis dulu, karena majelis yang lebih berwenang,a�? terangnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur menambahkan, ketua majelis hakim memang memiliki kewenangan menjaga tata tertib dan kondusifitas jalannya persidangan. Hal itu juga dimungkinkan menjadi pertimbangan persidangan e-KTP tidak diperkenankan disiarkan secara langsung. a�?Ketua majelis hakim punya kewenangan,a�? terangnya.

Menurut Ridwan, hal itu juga berkaca pada persidangan sebelumnya, yakni kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kala itu, kata dia, keterangan saksi dan ahli sudah diketahui oleh saksi dan ahli yang dihadirkan berikutnya. Hal itu melanggar prinsip keterangan saksi dan lain tidak boleh mendengarkan untuk objektivitas kesaksian.

Meski demikian, Ridwan memastikan hakim-hakim yang ditunjuk ketua pengadilan itu akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Sidang dipastikan tetap akan digelar secara transparan karena tetap dibuka untuk umum. a�?Sidangnya terbuka untuk umum, silahkan hadiri persidangannya agar bisa menilai kemampuan (hakim) dan transparansinya,a�? tuturnya.

Semua ketentuan itu diatur dalam KUHAP. Ridwan menjelaskan, pada prinsipnya majelis hakim yang memimpin persidangan dapat memerintahkan setiap orang yang hadir di dalam ruang sidang untuk menjaga ketertiban. (tyo/ang/JPG/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post