Lombok Post
Praya

Tekan Kasus TKI, PPTKIS Diancam Sanksi

Hajat utama disusunnya Peraturan Daerah (Perda)A� perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Lombok Tengah (Loteng), yaitu ingin menekan cerita buruk para TKI di rantauan. Seberapa ampuhkah perda ini?

***

SeninA� (6/3) lalu, mayoritas anggota DPRD Loteng menyetujui Raperda inisiatif eksekutif terkait perlindungan TKI sebagai perda. Payung hukum itu, sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang menimpa para TKI di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Sebut saja, aksi pelecehan seksual, pembunuhan, penganiyayaan hingga tidak pernah digaji sama sekali oleh majikannya, di luar negeri. Kasus itu pun, konon kebanyakan menimpa para TKI yang berangkat melalui jalur non prosedural. Mereka berangkat tanpa memegang dokumen lengkap, bahkan disinyalir dengan dokumen yang dipalsukan. Untuk meminimalisir persoalan tersebut, Pemkab berkali-kali berusaha memutuskan mata rantainya.

Hanya saja, tekong alias calo serta segelintir oknum dari perusahaan jasa pengiriman TKI, lebih cerdik. Mereka biasanya memberikan iming-iming pekerjaan dengan gaji besar kepada calon TKI. Namun, faktanya berbeda.

A�Selain itu, konon jalur illegal itu ditempuh, karena alasan berbelit-belitnya alur birokrasi pengiriman TKI melalui jalur resmi membuat calon TKI memilih jalur pintas. Yakni dengan lewat jalur non prosedural. Hasilnya persoalan yang membelit TKI diA� luar negeri terus terjadi.

a�?Semoga saja, hal itu tidak terjadi lagi,a�? cetus Sekretaris Komisi IV DPRD Loteng Didik Ariesta.

Untuk menjawab dinamika itu, para wakil rakyat pun menyetujui 34 pasal dalam Perda perlindungan TKI.

a�?Dari pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan,a�? sambung Anggota Komisi I DPRD Loteng Legewarman.

Dalam bab III, ada pasal yang menyebutkan tentang, tugas, tanggungjawab dan kewenangan Pemkab. Kedepan, Pemkab dituntut untuk memperbaiki kinerja pelayanan TKI. Agar tidak berbelit-belit dan menyulitkan, harus diberikan kemudahan, kemurahan, tepat waktu dan tepat tempat. Untuk menjawabnya, ada pada kebijakan pembentukan layanan terpadu satu pintu (LTSP).

Setelah itu, barulah tugas dan tanggungjawab PPTKIS. Pola perekrutan dan penempatan TKI diawasi ketat, tidak boleh sembarangan merekrut dan menempatkan TKI di luar negeri. Harus sesuai keahlian dan kemampuan serta ketentuan aturan di tempat kerja. Aturan itu pun, tertuang dalam dua pasal di bab IV.

Jika PPTKIS melanggar, maka dijawab dalam beberapa pasal di bab XII, XIII dan bab XIV. Sanksinya meliputi, penghentian sementara seluruh kegiatan perekrutan TKI dan mencabut izin kantor cabang PPTKIS. Terparah, dikenai sanksi pidana dengan kurungan enam bulan dan denda Rp 50 juta.

Proses penyelidikan dan penyidikannya pun, dijalankan tim PPNS langsung. Jika terbukti, maka akan dibawa ke jalur hukum. a�?Berbicara PPNS, kami berharap Pemkab memperbanyak sumberdaya manusianya,a�? saran Legewarman.(Dedi Shopan Shopian a�� Praya/r2)

 

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost