Lombok Post
Tanjung

Dewan Minta Pemkab Segera Bayar Honor

Anggota DPRD Lombok Utara Ardianto.Dok

TANJUNGA�– Belum dibayarkannya honor 1.456 tenaga kontrak disoroti DPRD Lombok Utara. Dewan pun meminta pemkab segera membayarkan honor tersebut. Terlebih nama-nama 1.456 tenaga kontrak tersebut sudah ada dalam APBD 2017.

Selain itu, dewan juga menilai evaluasi tenaga kontrak tidak perlu dilakukan lagi. Karena sudah dilakukan akhir tahun 2016 lalu. a�?Kalau dilakukan lagi justru sarat KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Evaluasi kan sudah dilakukan kami di Komisi I juga sudah punya data valid,a�? ujar anggota Komisi I DPRD Lombok Utara M. Nasahar dalam rapat paripurna dengan eksekutif, kemarin (8/3).

Ditambahkan, pelaksanaan evaluasi ini belum jelas apakah penambahan atau pengurangan terhadap jumlah 1.456 tenaga kontrak tersebut. Karena pembahasan anggaran sudah selesai. Selain itu, dalam tes ini akan mengancam orang-orang yang sudah bekerja lama.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I lainnya Zarkasi. Menurutnya, persoalan tenaga kontrak ini harus dituntaskan. Jangan terulang terus setiap tahun, apalagi saat ini Ombudsman sudah turun tangan. a�?Ini berarti tidak ada itikad baik dari pemkab,a�? tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto mengatakan, saat ini ada solusi yang harus dilakukan pemkab. Yakni, membayarkan honor tenaga kontrak itu terlebih dulu karena sudah masuk dalam APBD.

Sedangkan untuk data pegawai tenaga kontrak antara 1.456 atau 1.800, tidak perlu dipikirkan. Yang terpenting berikan hak mereka yang namanya sudah tercatat. Sedangkan, kelebihan orang sisanya itu nanti akan dibahas. a�?Biar ini jelas kami akan panggil eksekutif. Kami juga akan berkoordinasi dengan Ombudsman NTB terkait investigasi mereka,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost