Lombok Post
Kriminal

Kanwil Kemenkumham Diminta Perluas Jejaring

PUKUL GONG: Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham Haru Tamtomo membuka rapat evaluasi kerja sama luar negeri Kemenkumham RI, di Aruna Hotel, Senggigi, Lombok Barat, Selasa (7/3). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM – Minimnya pemanfaatan jejaring yang dilakukan kantor wilayah (Kanwil) mendapat atensi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Padahal dengan menjalin kemitraan di tingkat wilayah, mampu membantu tugas dan capaian target kinerja setiap Kanwil Kemenkumham.

Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham Haru Tamtomo mengatakan, membangun jejaring dan kerja sama dengan pihak lain, sangat penting dilakukan setiap Kanwil Kemenkumham. Mengingat tantangan tugas di Kemenkumhan, tidak semuanya ditangani di jajaran Kemenkumham.A�a�?Pasti ada kekurangan dan tantangan, jadi perlu untuk menjalin jaringan,a�? kata Haru dalam rapat evaluasi kerja sama luar negeri Kemenkumham, Selasa malam (7/3).

Dalam kegiatan ini ada evaluasi untuk mengarahkan setiap Kanwil dalam menjalin kemitraan. Terutama di tingkat wilayah, banyak potensi yang bisa dijaring Kanwil Kemenkumham untuk dijadikan mitra.A�a�?Misalnya dengan pemerintah daerah, instansi vertikal lainnya, atau bahkan sejumlah lembaga masyarakat,a�? ujar dia.

Menurut Haru, selama ini peluang kerja sama dengan instansi lain hampir tidak tersentuh. Masih ada beberapa Kanwill belum memanfaatkan jejaring. Merangkul untuk dijadikan sebagai mitra kerja.A�a�?Karena itu, di kegiatan ini upaya tersebut bisa secara efektif dilaksanakan Kanwil, untuk membantu tugas mereka,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemenkumham Effendy Peranginangin membenarkan pentingnya menjalin kerja sama yang mesra dengan instansi lain. Terutama untuk penyelesaian setiap masalah dan tugas dari Kemenkumham.A�Misalnya saja, di persoalan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Untuk Kemenkumham, kewenangannya berada pada pengamanan masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Dimana saat ini, melalui Kantor Imigrasi, mereka lebih mengetatkan pemberian paspor untuk calon TKI.

a�?Itu bentuk peran kami, lebih kepada pengamanan masyarakat, untuk menghindari terjadi human trafficking,a�? jelas dia.A�Karena itu, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang menjalankan layanan TKI. Hal ini agar persoalan yang berpotensi dialami buruh migran bisa dicegah.A�a�?Jangan sampai ketika sudah tiba di sana, mereka kena masalah dan berdampak pada keluarganya di sini. Jadi pengetatan pemberian paspor itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang menghambat,a�? pungkasnya.(dit/r2/*)

Berita Lainnya

Jaksa Siap Eksekusi Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Motor

Redaksi LombokPost

Musim Hujan Tiba, 122 Polisi Siaga

Redaksi LombokPost

Bukti Kejahatan 2018 Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Berkas TPPO Riyadh Kembali Dilimpahkan

Redaksi LombokPost