Lombok Post
Headline Praya

Lahan Bandara Diklaim Tak Bermasalah

SUASANA LIA: Beberapa penumpang di LIA, di Praya Lombok Tengah saat berfoto di terminal, beberapa waktu lalu. dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Persoalan sengketa lahan di Lombok International Airports (LIA), di Praya Lombok Tengah (Loteng) berlanjut. Para pemilik lahan kembali mendatangi Gedung DPRD dan kantor bupati, kemarin (8/3). Namun, tidak ada satu pun pejabat teras, yang menemui mereka.

a�?Ini namanya miskomunikasi. Insya Allah, akan kita jadwalkan pertemuan ulang, di lain hari dan waktu,a�? kilah Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali.

Kendati demikian, kata Mutawali tim penyelesaian sengketa lahan di LIA, pada prinsipnya sudah menemukan satu kesimpulan. ItuA� tertuang dalam berita acara rekomendasi tim yang ditandatangani Pemkab, Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN), Polres Loteng, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan otoritas bandara, tertanggal 7 Maret lalu.

Ada tujuh poin rekomendasi yang diterbitkan. Pertama, tim tidak menemukan dugaan pelanggaran HAM dalam pembebasan lahan di LIA. Kemudian kedua, tim tidak menemukan dugaan tindak pidana korupsi atas laporan yang disampaikan masyarakat.

Ketiga, tim memutuskan lahan yang ada di LIA saat ini, sudah, tidak ada persoalan lagi. Itu setelah, Pemkab, BPN dan PT Angkasa Pura (AP) melakukan pengecekan dokumen fisik dan tanah beberapa kali. Selanjutnya ke empat, klaim beberapa pemilik lahan yang menyatakan ada sebagian lahannya belum dibayar, tim tidak menemukannya.

Kelima, tim mengaku tidak menemukan selisih pembayaran lahan. Atas dasar itu, proses pembebasannyaA� dianggap sesuai prosedur hukum yang berlaku. Lalu, ke enam, Pemkab dan pihak berwenang lainnya, sepakat tidak akan mengeluarkan biaya apa pun kepada pemilik lahan.A�A�A�A� Terakhir, yang ke tujuh jika pemilik lahan merasa tidak puas dengan keputusan tim, maka dipersilahkan untuk menempun jalur perdata.

A�a�?Seperti itulah, poin dari rekomendasi tim,a�? kata Mutawali.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar menyatakan, sengketa lahan di LIA adalah murni kesalahan BPN. Sehingga, jika ada keputusan tim yang tidak berpihak kepada pemilik lahan, maka jalan keluar terbaiknya yaitu, pengukuran ulang lahan bandara secara keseluruhan.

Setelah itu, lanjut Qomar dilakukan pengecekan dan pendataan dokumen yang dipegang kedua belah pihak, antara BPN dan pemilik lahan. a�?Kita minta disingkron,a�? saran politisi partai Demokrat tersebut.(dss/r2)

 

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost