Lombok Post
Praya

Punya Anak Kurang Dua Tahun Tak Boleh Jadi TKW

PETI JENAZAH: Suasana pemulangan jenazah TKI asal Lombok Tengah tahun 2016 lalu. dedi/Lombok Post

Pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), di Lombok Tengah (Loteng) akan diperketat. Ini merupakan konsekuensi penerapan Perda Perlindungan TKI yang baru disahkan.

***

Salah A� satu poin dari perda tersebut adalah Mereka yang mau berangkat ke luar negeri, wajib menitipkan dokumen kependudukan. Aturan itu, tertuang dalam Bab V tentang hak dan kewajiban TKI. Salah satu pasalnya menyebutkan, para TKI wajib menitipkan atau menyerahkan KTP kepada Pemkab, dalam hal ini Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Dokumen kependudukan tersebut, baru bisa diambil setelah TKI bersangkutan kembali ke tanah air.
Kebijakan itu diterapkan, untuk mengetahui apakah para TKI tersebut, pulang dalam keadaan selamat atau tidak. Sekaligus, sebagai bahan pendataan jumlah warga Gumi Tatas Tuhu Trasna, yang bekerja ke luar negeri.
Selain itu, mereka yang ingin menjadi TKI akan disurvei. Pemkab akan mencari tahu kebenaran tempat tinggalnya, asal usulnya, umur, keluarga, status pernikahan, sekolah dan lain sebagainya. Jika ditemukan pemalsuan maka TKI yang dimaksud akan ditunda pemberangkatannya.
Selain itu, para TKI akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan, selama di tanah air. Begitu dianggap mahir dalam pekerjaannya masing-masing barulah diberangkatkan. Seleksi lainnya adalah pengecekan kesehatan. Jika TKI mengalami gangguan kesehatan, maka pemberangkatannya ditunda, bahkan dibatalkan.
Pada bab VI, ada pasal yang menyebutkan bahwa, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah atau klinik kesehatan, yang sudah ditunjuk pemerintah.
Biaya paket pengecekan kesehatannya sebesar Rp 670 ribu per orang. Itu sesuai ketentuan Permenkes Nomor 26 Tahun 2015 tentang, tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI.
a�?Kalau kebijakan ini dikelola dengan baik, maka ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD),a�? ujar Anggota Komisi I DPRD Loteng Legewarman.
Juru bicara Pansus II DPRD Loteng, yang membahas Perda Perlindungan TKI tersebut menyebutkan, total jumlah TKI Loteng di luar negeri tahu 2016 lalu mencapai 10.907 orang. Jika dikalikan dengan biaya pengecekan kesehatan itu, maka bisa menembus angka Rp 7,307 miliar lebih.
Anggaran itu pun, lanjut Legewarman akan dikembalikan lagi ke para TKI. Sehingga, mereka yang telah kembali akan mendapatkan bantuan modal dan pelatihan kerja. Dengan harapan, mereka tidak lagi menjadi TKI.
Bagi calon TKI yang kedapatan hamil atau memiliki anak di bawah umur dua tahun, maka pemerintah akan mencoretnya. Itu didasari atas pertimbangan seorang ibu yang memiliki kewajiban menyusai anaknya selama dua tahun, tidak boleh ditinggalkan atau dititipkan ke keluarga terdekat. a�?Ketatnya aturan, bukan berarti mempersulit. Tapi, memberikan kepastian hukum,a�? cetus pejabat pelaksana tugas (Plt) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Loteng H Masrun.(Dedi Shopan Shopian a�� Praya/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost