Lombok Post
NASIONAL

Biaya Rp 108 Juta, Dilunasi Maret

JAKARTAA�– Calon jamaah haji khusus sudah bisa bersiap-siap membayar pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Pasalnya Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan keputusan besaran BPIH khusus. Yakni dipatok minimal USD 8.000 atau sekitar Rp 108 juta/jamaah.

Penetapan BPIH khusus itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang BPIH khusus 2017 M/1438 M. Di dalamnya diatur bahwa didalam biaya minimal USD 8.000 itu sudah termasuk ongkos general service fee sebesar USD 277 (sekitar Rp 3,7 juta) per jamaah. Selain itu juga termasuk uang jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar 50 riyal atau setara USD 14 (sekitar Rp 200 ribu) per jamaah.

Kasubdit Pembayaran Haji Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan, keluarnya KMA tentang penetapan BPIH khusus itu menandakan masa pelunasan semakin dekat. Dia mengatakan sampai sekarang masa pelunasan haji khusus memang belum dibuka. “Saya perkirakan pelunasan dibuka mulai pekan ketiga sampai keempat bulan Maret ini,” jelasnya.

Secara umum tidak ada perubahan berarti dalam pelunasan BPIH khusus itu. Setiap jamaah wajib menyetor uang muka sebesar USD 4.000. Kemudian saat pelunasan tinggal menambahi USD 4.000 lagi. Uang itu kemudian dikembalikan ke travel untuk pengurusan akomodasi jamaah. Seperti untuk pembelian tiket pesawat, sewa hotel, serta sewa armada bus selama di Saudi.

Sejak 2013 lalu ongkos minimal haji khusus ditetapkam USD 8.000 per jamaah. Sebelumnya ongkos haji khusus dipatok USD 7.000 per jamaah. Biaya haji khusus itu bisa berbeda-beda di setiap travel haji khusus. Tergantung pilihan paket layanan. Seperti kualitas hotel dan sejenisnya.

Tahun ini kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 17 ribu jamaah. Angka ini termasuk untuk petugas haji bawaan travel. Meski ada penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu, jamaah haji khusus tidak mendapatkan alokasi tambahan kuota. Kemenag sengaja menggunakan tambahan kuota 10 ribu itu untuk haji reguler. Tujuannya untuk memangkas antrean haji yang sudah sangat panjang. Dengan cara ini diharapkan antrean haji reguler bisa dipangkas 2 tahun sampai 5 tahun.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudhajid berharap Kemenag meningkatkan pengawasan pelayanan haji khusus. Supaya bisa menekan potensi masalah haji khusus. Baik itu ketika masih di tanah air maupun sudah di Saudi. Di antara masalah yang rawan adalah, tidak sesuai pelayanan antara dikontrak dengan kenyataannya. “Di kontrak tertulis menginap di hotel berbintang, ternyata di penginapan biasa dan desak-desakan,” paparnya. (wan/JPG/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post