Lombok Post
Metropolis

Ini Bukan SKPD Seremoni!

SOSIALISASI: Kepala Litbang Kota Mataram (kanan) Miftahurrahman, didampingi Kabid Pengembangan Inovasi Daerah Makmun Fauzi saat memaparkan visi misi litbang, di Kantor Wali Kota Mataram, Kamis (9/3). Lalu Mohammad/Lombok Post

MATARAM – Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebenarnya punya misi besar. Tidak hanya sekadar ganti pemimpin, ganti kebijakan. Tetapi lebih dari itu.

Saat Lombok Post mengawal, transformasi pelaksanaan amanat PP ini, mekanisme penentuan nama SKPD memang cukup rumit. Sampai akhirnya, Organisasi Perangkat Darah (OPD) lama, berubah wajah menjadi OPD baru.

Diantara sekian banyak SKPD dengan nomenklatur baru, salah satunya yakni Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). “Di sinilah penguatan inovasi daerah dimulai,a�? kata Kepala Balitbang Kota Mataram Miftahurrahman.

Balitbang ini memang menarik. SKPD ini mirip universitas di dalam birokrasi. Tempat dimana para peneliti berkumpul melakukan analisa-analisa berdasarkan angka dan statistik.

Hasilnya tidak akan banyak dalam bentuk fisik. Tetapi, memiliki kekuatan sangat besar dalam membuat perangkat lunak organisasi (baca: kebijakan daerah).

Persoalanya, karena SKPD ini masih baru, bentuk dan gerakannya memang masih di awang-awang. Belum ada contoh konkrit seperti apa nanti kerja Balitbang. Belum lagi, hasil kajian yang memang bisa di bilang abstrak.

“Makanya kami akan berusaha membuat kebijakan yang bersifat terapan,a�? ujar Miftah berusaha menjelaskan abstraknya hasil peneltian.

Tetapi setidaknya dengan komitmen ini, Miftah tidak ingin Litbang hanya sebagai lembaga seremonial saja. Ia berharap Balitbang dimanfaatkan merumuskan berbagai kebijakan daerah.

Sebagai jaminan hasil penelitian benar-benar akademis dan teruji, Miftah berjanji akan memperkuat tahapan peneltian dan pengembangan. Produk penelitian harus orisinil merupakan hasil pemetaan dari angka-angka dan statistik.

“Meskipun SDM kita memang saat ini masih kurang. Yang S2 (dengan disiplin peneliti) cuma dua orang di Balitbang, padahal harusnya satu banding tiga,a�? ujarnya.

Konsep Mataram dalam angka dan statistik ini memang akan sangat menarik. Dengan catatan bisa benar-benar diterapkan.

Pembangunan di Kota Mataram, tidak perlu lagi berdasarkan kebijakan subjektif Kepala Daerah dan Kepala SKPD Teknis. Tidak pula berdasarkan asumsi-asumsi yang bersifat konvensional.

Tetapi, rumusan kajian dari kombinasi angka dan satistik diharapkan benar-benar objektif dalam melakukan pengembangan di kota ini. Tidak hanya itu, lokalisir persoalan juga bisa lebih tepat sasaran. Sehingga pembangunan bisa lebih terukur. “Kami akan bangun komunikasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, seperti Unram,a�? ujarnya.

Kredibilitas Balitbang memang sedang dipertaruhkan. SKPD ini bisa menjadi nyawa baru bagi kota di dalam geliat pembangunan. Tetapi, bisa juga jadi angin lalu jika hasil penelitian dan pengembangan nantinya hanya dipandang sebelah mata. Tidak benar-benar dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.

a�?Jadi kalau ada SKPD yang melakukan penelitian, itu bisa jadi temuan!a�? tegasnya mengingatkan peran lembaganya kini di hadapan perwakilan SKPD di Kota Mataram yang hadir.

“Saber pungli kencang sekali, gara-gara kita lemah karena SOP,a�? sambungnya.

Ke depan, ia berharap pihaknya bisa menyusun SOP yang jelas dan terang bagi semua SKPD di Kota Mataram. Sehingga tidak perlu lagi ada pejabat yang hanya karena keliru memahami aturan, diciduk Tim Saber Pungli.

“Saber pungli harus jadi ancaman yang harus kita antisipasi dengan menyiapkan regulasi yang jelas,a�? tegasnya.

Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Teknik, Bidang Akademik Universitas Mataram Akmaludin, menilai rencana besar Balitbang menggandeng Universitas dalam merumuskan berbagai hasil penelitian dan pengembangan dinilai positif.

Menurutnya, memang sudah seharusnya, Lembaga Pendidikan dibedakan oleh Pemerintah Daerah. “Kita ingin pemerintah daerah juga punya rasa memiliki perguruan tinggi ini,a�? ujar Akmal.

Beberapa daerah maju dan berkembang di tempat lain, memulai hal yang besar untuk daerah, karena memanfaatkan lembaga pendidikan di wilayahnya. Meski gandengan kerja sama ini belum sebesar di dareah lain, namun Akmal yakin ini adalah langkah baik mewujudkan kota yang lebih terukur dalam pengembangannya.

“Banyak hasil peneltian kami yang sudah memiliki hak paten, diantaranya pemanfaatan komposit serat alam sebagai bahan perahu, dan ini sebenanya bisa dimanfaatkan daerah,a�? katanya mencontohkan.

Begitu juga untuk pengembangan kawasan wisata. Semisal kali Jangkuk, pemukiman kumuh dan berbagai tempat wisata. Tidak hanya itu, di bidan pertanian dan kesehatan, pemeritah juga dinilai sudah seharusnya menggandeng lembaga pendidikan. “Saya yakin ada banyak inovasi yang lahir dari kerja sama ini,a�? tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost