Lombok Post
Headline Sumbawa

Desa dan Pendamping Diminta Bertanggung Jawab

Ketua Komisi II DPRD KabupatenSumbawa Barat (KSB) Aheruddin Sidik. DOK/RADAR SUMBAWA

TALIWANGA�a�� Ketua Komisi II DPRD KabupatenSumbawa Barat (KSB) A�Aheruddin Sidik meminta semua pihak yang terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2016 memahami tugas dan fungsi masing-masing. A�Seperti diketahui, di KSB masih ada desa yang belum menyelesaikan penyusunan laporan terkait penggunaan dana desa tahun 2016. Keterlambatan ini A�berdampak tidak akan dicairkannyaA� dana desa untuk semua desa di KSB.

a�?a��Kami meminta semua pihak bertanggungjawab. Baik itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah desa maupun tenaga pendamping desa yang ditempatkan di KSB. Baik yang berada di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa,a��a�� tegas Aheruddin Sidik, Kamis (9/3).

Aher meminta, semua pihak berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. DPMD sebagai instansi yang menanggani desa diminta lebih peka terkait masalah ini. Demikian juga dengan pemerintah desa, selaku penerima dan pengguna dana desa juga diharapkan segera menyelesaikan kewajban.

Tenaga pendamping desa juga harus membantu. Karena kehadiran mereka itu untuk melakukan pendampingan, terutama pendampingan terkait A�dana desa yang bersumber dari APBN.

a�?a��Sudah tugas mereka (tenaga pendamping) melakukan pendampingan. Terutama kaitannya dengan penggunaan maupun pertanggungjawaban A�dana desa. Jadi kami minta mereka juga harus bekerja maksimal, agar kedepan hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi,a��a�� katanya.

Khusus tenaga pendamping desa, Aher mengakui sempat melakukan komunikasi dengan sejumlah tenaga pendamping yang ditugaskan di KSB. Terutama kaitannya dengan persoalan desa, termasuk masalah-masalah yang terjadi di desa. Dari penjelasan yang diterima dirinya, tenaga pendamping ini berharap mereka juga dilibatkan DPMD.

a�?a��Kalau demikian persoalannya, kami akan coba fasilitasi. Baik pendamping, DPMD dan pemerintah desa akan kami coba ajak duduk bersama. Kita cari dimana letak masalahnya. Atau sebaliknya, apakah mereka sudah melaksanakan tupoksinya dengan benar atau tidak,a��a�� tandasnya.

Dikatakan, Komisi II akan mencoba menjadwalkan khusus untuk memanggil DPMD, pemerintah desa maupun tenaga pendamping. Hal ini penting dilakukan agar semua pihak bisa bekerjasama, sehingga masalah seperti yang terjadi di KSB saat ini tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya.

a�?a��Kami tidak mau karena molornya penyelesaian laporan A�dana desa ini berimbas pada banyak hal. Sekarang pemerintah pusat mengancam tidak akan mencairkan tahap pertama untuk semua desa di KSB. Tidak menutup kemungkinan, di tahun berikutnya jumlah A�dana desa untuk KSB malah dikurangi. Karena bagian dari sanksi yang harus diterima,a��a�� paparnya.

Idealnya, A�dana desa tahap pertama seharusnya sudah dicairkan pada triwulan pertama. Namun sampai saat ini, dana tersebut belum ditransfer pemerintah pusat ke kas daerah. Karenanya, Komisi II kembali menegaskan semua pihak yang berkaitan dengan masalah ini harus bertanggung jawab.

a�?a��Kita akan agendakan untuk memanggil DPMD, pemerintah desa dan tenaga pendamping. Kita ingin tahu, sejauh ini komunikasi mereka seperti apa. Supaya kami tidak menerima informasi setengah-setengah,a��a��katanya. (far/r4)

 

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost