Lombok Post
Kriminal

Kadus Trawangan Siapkan Praperadilan

Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti. DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM – Tersangka dugaan pungutan liar (Pungli) di Gili Trawangan, Lombok Utara, yakni Lukman, tak serta merta menerima keputusan penyidik. Kepala Dusun (Kadus) Gili Trawangan ini siap mempraperadilkan keputusan penyidik yang menyeretnya sebagai tersangka.

Penasihat hukum dari Lukman, Iskandar mengatakan, pihaknya tengah menyusun gugatan. Terkait dengan perkara yang menjerat kliennya.A�a�?Sedang kami susun, ini juga hasil rembug dari keluarga,a�? kata dia, kemarin (9/3).A�Iskandar menjelaskan, apa yang dilakukan penyidik dianggap kliennya menyalahi aturan. Karena itu, mereka siap menggugat penyidik dalam praperadilan.

Alasan pengajuan praperadilan, lanjut dia, terkait dengan langkah penyidik melakukan penangkapan terhadap kliennya. Sebab yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli, bukan kliennya.A�a�?Kan bukan klien kami yang kena OTT saat itu, malah dia yang ditangkap dan dijadikan tersangka,a�? ujar dia.A�Termasuk penerapan Pasal 12 huruf e di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk Lukman. Dalam pasal tersebut dianggam terdapat unsur pemaksaan. Sementara pungutan yang dilakukan kliennya dilakukan tanpa paksaan.

a�?Di sana ada poin memaksa, padahal pungutan tersebut bukan tanpa paksaan,a�? ujar dia.A�Padahal apa yang dilakukan pihak dusun, demi kenyamanan pariwisata. Terutama untuk persoalan sampah dan keamanan.A�a�?Pungutan yang dilakukan seharusnya diapresiasi, karena untuk kemajuan pariwisata di Trawangan yang menjadi ikon Lombok Utara,a�? tandasnya.

Sebelum ditahan di Rutan Polda NTB Rabu (8/3) lalu, Lukman menyebut tidak adanya aturan yang mengatur retribusi, disebut Lukman bukan saja menjadi tanggung jawab dia seorang selaku kepala dusun. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Lombok Utara menurutnya harus ikut bertanggung jawab.

Apalagi, kata Lukman, selama ini Pemda KLU sebenarnya melihat dan mengetahui pungutan yang dilakukan di Gili Trawangan. Jika seperti itu, sudah seharusnya Pemda memberi teguran, jika pungutan itu menyalahi aturan.A�a�?Bupati juga harus bertanggung jawab. Kalau ada kesalahan, kita seharusnya ditegur dan dibina. Termasuk dari kepala desa dan asosiasi pengusaha,a�? kata dia dua hari lalu.

Terpisah, menanggapi rencana praperadilan yang akan dilakukan tersangka pungli trawangan, Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mempersilakan, jika upaya itu akan ditempuh.A�a�?Silahkan saja kalau memang mau praperadilan,a�? pungkasnya.(dit/r2)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost