Lombok Post
Headline Metropolis

PPTKIS Harus Tanggung Jawab

BURUH MIGRAN: Kepala Disnakertrans NTB H Wildan (kiri) didampingi Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Hj Sriwilujeng (kanan) memberikan penjelasan terkait persoalan TKI di NTB di kantornya, kemarin (10/3). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB meminta Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bertangggungjawab atas berbagai kasus yang menimpa para buruh migran. Baik Sri Rabitah dan empat TKW asal Sumbawa.

Perusahaan yang mengirim mereka dalam hal ini adalah PT Falah Rima Hudaity Bersaudara. Sebab ada penempatan TKI tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Kepala Disnakertrans NTB H Wildan dalam keterangan persnya kemarin menjelaskan secara menyeluruh.

Pertama terkait kasus Sri Rabitah, ia menegaskan bahwa sang TKW berangkat ke Timur Tengah melalui jalur resmi dan tercatat di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI.

Sesuai dengan perintah gubernur, Disnaker sudah melakukan kajian mendalam terhadap kasus tersebut.

Dari data-data yang ada menunjukkan bahwa Sri Rabitah direkrut PT Falah Rima Hudaity Bersaudara tahun 2014, dengan tujuan penempatan negara Oman.

Dalam berita acara seleksi calon TKI nomor 562/422/05TKI-LB/2014, Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat menyerahkan dua orang TKI kepada PT Falah Rima Hudaity Bersaudara atas nama Sri Rabitah.

Dengan alamat Dusun Kebun Indah, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, bersama Juliani yang juga beralamat di Dusun Kebun Indah, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Kedua TKI ini akan dikirim ke negara Oman.

Berdasarkan berita acara ini, Disnakertrans NTB kemudian memberikan izin untuk pemberangkatan para TKI untuk mengikuti pelatihan dan proses lebih lanjut di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) PT Falah Rima Hudaity Bersaudara, tujuannya tetap ke negara Oman.

Artinya, proses pemberangkatan Rabitah tidak ada masalah, dia tercatat resmi dan sudah melalui proses panjang dari kabupaten, provinsi hingga ke Jakarta. a�?Semua rangkaian proses perekrutan calon TKI sudah paripurna,a�? tegasnya.

Setelah dibawa ke BKLN di pusat, tentu hal itu sudah berada di luar kewenangan Pemprov NTB.

Merekalah yang bertanggungjawab melakukan pelatihan, pembinaan dan melakukan penempatan sesuai dengan surat izin yang diberikan, pengawasan secara langsung akan dilakukan oleh BNP2TKI di pusat. a�?Karena sudah diserahkan ke BKLN di sana,a�? katanya.

Adapun terkait alamat Sri Rabitah yang berada di Lombok Barat, Wildan menjelaskan, pihaknya mendapatkan data kependudukan dari pemerintah Lombok Barat.

Sebagai sesama institusi negara, tentu ia harus menghormati dan tidak mungkin mengubah alamat KTP. Jika pemda tidak dipercaya, maka siapa lagi lembaga yang harus dipercaya.

Tapi bila kemudian Rabitah mengaku tidak pernah tinggal di Lombok Barat, hal itu harus dipertanyakan lagi ke pemda setempat. a�?Kami menerima data yang dikeluarkan institusi yang berwenang, tidak mungkin kami rubah,a�? katanya.

Demikian juga halnya dengan perubahan negara penempatan dari Oman menjadi Qatar, Disnakertrans sendiri tidak memiliki kewenangan sampai ke arah sana.

Siapa pihak yang mengubah tujuan penempatan TKI ia tidak tahu sama sekali. Tapi dari semua data yang ada Disnakertrans hanya memberikan izin rekrutmen calon TKI dengan tujuan Oman.

Tidak pernah merekomendasikan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab atau ke Qatar. Pihaknya tidak tahu kapan data itu diubah. a�?Yang jelas negara tujuan penempatan tidak boleh diubah,a�? tegasnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat ia akan coba berkoordinasi dengan intansi terkait. Baik BPN2TKI, maupun Direktorat Bantuan Hukum WNI, Kementerian Luar Negeri sehingga bisa diketahui kapan dan di mana penempatan diubah.

Termasuk juga kasus empat TKW asal Sumbawa yang diduga negara penempatannya tidak sesuai dengan tujuan awal. Selain itu mereka juga tidak bekerja di sektor formal seperti dalam kontrak.

a�?Kami jelas tidak melakukan pelanggaran, kalaupun ada perubahan berarti di sisko ini terjadi perubahan, ini perlu kami klarifikasi,a�? ujarnya.

Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pusat dan setelah penempatan ini, ia meminta pertanggungjawaban perusahaan, dalam hal ini PT Falah Rima Hudaity Bersaudara.

Karena pemprov tetap berpegang pada data awal selama proses rekrutmen yang resmi.

Wildan yang ditemani Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Hj Sriwilujeng menambahkan, bantuan untuk pengobatan Sri Rabitah akan berusaha diberikan.

Saat ini dananya tengah diajukan ke gubernur, dan ia menunggu apa yang menjadi arahan gubernur.

Termasuk membantu proses pencairan asuransinya, sebab Sri Rabitah juga bekerja secara resmi dan berhak mendapatkan asuransi. (ili/r7)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost