Lombok Post
NASIONAL

SEMA Harus Dipatuhi dan Dijalankan

Dahlan iskan
Dahlan iskan

JAKARTAA�– Pengadilan akan memutus gugatan praperadilan Dahlan Iskan besok (14/3). Putusan perkara itu bisa menjadi yurisprudensi atas timbulnya pembaruan hukum di Indonesia. Termasuk terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 4/2016 yang menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan negara hanya ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hakim dan penegak hukum tentu harus melaksanakan SEMA itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam kasus pembuatan prototipe mobil listrik tanpa audit kerugian negara dari BPK. Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan, daya ikat SEMA biasanya memang tidak lebih kuat daripada peraturan di atasnya. Tapi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan mengatur hal-hal yang belum diatur, SEMA harus dilaksanakan.

a�?Jangan hanya jadi law in the book, tapi harus law in action,a��a�� katanya.

Menurut dia, jajaran MA Agung dalam memutus perkara harus berpedoman pada peraturan perundangan dan aturan lain, termasuk SEMA. Jika SEMA tidak diimplementasikan, akan timbul kesia-siaan.

Juru Bicara MA Suhadi menegaskan, untuk kasus baru, hakim harus berpedoman pada SEMA tersebut. Termasuk untuk penggunaan audit kerugian negara oleh BPK. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghilangkan frasa a�?dapata�? dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor.

Menurut Suhadi, korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materiil. Dan, SEMA 4/2016 memang mengatur, salah satunya, lembaga yang berwenang menentukan audit kerugian keuangan negara. Secara konstitusional, lembaga tersebut ialah BPK. Bukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mengapa SEMA 4/2016 dibuat? Suhadi menjelaskan latar belakangnya. Menurut dia, dalam praktik peradilan selama ini, kerugian negara versi BPK dan BPKP sering berbeda. Sebagai pelaksana undang-undang, MA lantas mengambil sikap. Yakni, menerbitkan SEMA 4/2016.

a�?Tidak boleh ada perbedaan. Apalagi setelah adanya putusan MK, unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata atau pasti,a�? katanya.

SEMA 4/2016 merupakan jawaban untuk para pencari keadilan yang butuh persamaan pandangan di pengadilan. MA tidak ingin ada kesan bahwa terdakwa dirugikan karena menggunakan audit dari BPKP, bukan BPK. Karena itu, dasar perhitungan kerugian keuangan negara harus sudah pasti sejak penyidikan.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur menambahkan, SEMA menjadi semacam guidance bagi hakim tanpa mengurangi independensi pengadil. Dalam praktik proses pengadilan, menurut dia, banyak yang tidak jelas karena belum satu suara. a��a��Itulah kenapa kamar pidana melakukan pleno supaya tidak ada perbedaan,a��a�� jelasnya.

Hal itu perlu diatur karena saat ini banyak second opinion yang muncul, ahli-ahli baru, sampai auditor baru. MA, lanjut Ridwan, ingin mengembalikan lagi kewenangan sesuai konstitusi. a�?Terhadap penghitungan kerugian uang negara, wewenangnya diputuskan ada pada BPK,a�? tegas dia.

Selama sidang praperadilan berjalan, saksi ahli hukum pidana juga menegaskan hal yang sama. Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno, SEMA 4/2016 merupakan penegasan atas ketidakkonsistenan putusan peradilan selama ini.

a�?Sebenarnya selama ini tak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada lembaga lain untuk melakukan audit kerugian negara. Hanya BPK yang berwenang,a�? ujar Nur.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud Nur adalah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta UU 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Semua peraturan itu dengan gamblang menyebut BPK sebagai pihak yang berwenang mengaudit kerugian negara.

Nur paham betul soal kewenangan audit kerugian Negara. Sebab, persoalan itu memang bagian dari disertasinya. Menurut dia, penegak hukum selama ini menggunakan audit kerugian negara dari lembaga lain, termasuk BPKP, hanya atas dasar MoU. Nah, MoU dari sisi hukum administrasi negara tidak bisa menimbulkan sebuah kewenangan.

Atas dasar itulah, hadirnya SEMA 4/2016 memberikan kepastian hukum. SEMA tersebut juga tidak tiba-tiba muncul. Jauh sebelumnya, yakni 27 Juli 2012, MA sudah mengeluarkan fatwa 068/KMA/AK.01/VII/2012. Fatwa itu juga menegaskan bahwa hanya BPK yang berwenang menentukan kerugian negara.

a�?Jadi, audit kerugian negara yang dilakukan BPKP tidak ada dasar hukumnya sama sekali,a�? tegasnya.

Dari sejarahnya, BPKP dibentuk berdasar Perpres 110/2001 dan hanya berfungsi membantu SKPD untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban itulah yang akan diaudit BPK.

a�?Jadi aneh kalau BPKP melakukan audit. Sebab, di satu sisi sebagai pengawas. Kalau terjadi korupsi, berarti pengawasnya harus dipertanggungjawabkan karena tidak mengawasi dengan baik,a�? terangnya.

Sejak keluarnya SEMA 4/2016, penegak hukum, termasuk penyidik, tentu tak bisa lagi memaksakan hasil audit BPKP. Sebab, sudah ada penegasan bahwa hanya BPK yang berwenang mengaudit kerugian negara.

Begitu juga hasil audit BPKP yang digunakan untuk menjerat Dahlan Iskan. Audit itu harus diabaikan dan dianggap tidak sah karena tidak ada dasar wewenangnya. a�?SEMA itu diterbitkan juga sebagai petunjuk bagi majelis hakim yang memeriksa suatu perkara,a�? katanya.

Saksi ahli lain dalam sidang praperadilan Dahlan, Dr Chairul Huda, punya pendapat yang sama. Meski bersifat internal, SEMA juga berpengaruh bagi penyidik. Termasuk yang menangani kasus korupsi. Sebab, SEMA itu berkaitan dengan penerapan pasal-pasal di UU Pemberantasan Tipikor.

Menurut Chairul, jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal-pasal yang menyebutkan kerugian keuangan negara, barang bukti audit kerugian negara harus mutlak ada. Siapa yang menentukan audit kerugian negara? Tentu harus sesuai dengan SEMA 4/2016, yakni BPK. Bukan BPKP atau lembaga auditor lain. a�?Jadi, SEMA harus menjadi acuan,a�? terangnya.

Kuasa hukum Dahlan, Deni Aulia Ahmad mengatakan, jaksa masih menggunakan audit BPKP yang dipakai dalam perkara Dasep Ahmadi. Itu menunjukkan bahwa jaksa tidak memperhatikan paradigma hukum yang berkembang. Padahal, SEMA sudah menegaskan bahwa hanya BPK yang bisa melakukan audit investigatif kerugian negara.

a�?Seharusnya adanya SEMA mengakhiri perdebatan berwenang atau tidaknya BPKP melakukan audit investigatif kerugian negara,a�? ujarnya.

Menurut tim kuasa hukum, sikap jaksa yang mengabaikan pembaruan hukum acara merupakan sikap menjauhkan diri dari kepastian hukum. Karena itulah, penetapan tersangka menjadi tidak sah. (atm/c11/ang/JPG/r5)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post