Lombok Post
Tanjung

Harus Ada Dasar Hukumnya!

SAMPAH GILI: Yahya, salah seorang kusir cidomo menaiki gunung sampah di TPA Gili Trawangan, Minggu (27/2). Sampah-sampah itu diangkutnya dari hotel-hotel dan dibuang ke tempat khusus di pedalaman Gili Trawangan. SIRTU/LOMBOK POST

TANJUNGA�– Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim saber pungli di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, diharapkan menjadi pelajaran bagi desa dan dusun. Untuk itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB H. Rusman meminta seluruh desa berhati-hati dalam melakukan pungutan. a�?Pahami aturan, jangan sampai tidak ada dasar hukum lalu melakukan pungutan,a�? pesannya, Senin (13/3) lalu.

Menurutnya, meskipun sudah ada kesepakatan antara warga dengan pihak dusun maupun desa, tetap saja itu tidak bisa menjadi dasar hukum.

a�?Kami prihatin dengan kasus yang menimpa kadus Trawangan. Di Sekotong juga ada terkait prona. Jadi kami minta tetap taati aturan,a�? tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Utara Kholidi Halil mengungkapkan saat ini desa-desa sudah dibatasi melakukan pungutan dengan adanya aturan baru. a�?Desa sekarang tidak boleh melakukan pungutan. Misalnya, saat memberikan surat rekomendasi, surat keterangan maupun surat keterangan,a�? ujarnya.

Ditambahkan, dengan larangan ini maka akan berdampak pada berkurangnya pendapatan asli desa (PADes). Untuk mengatasi itu, maka pihaknya sekarang mendorong desa untuk menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). a�?BUMDes ini tidak hanya LKM dan Waserda. Kita berharap BUMDes ini bisa punya unit yang banyak misalnya unit usaha wisata dan lainnya,a�? harapnya.

Untuk langkah ini maka pihaknya melakukan desiminasi di dua lokasi yakni di timur dan barat. Ini dilakukan khususnya untuk penguatan dan pembentukan BUMDes. a�?Kita ingin lakukan penguatan kelembagaan dulu. Jangan sampai nanti kita support misalnya dari segi modal terus hilang dan tidak mau kerja,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Kholidi menjelaskan, semakin banyak unit yang dikelola BUMDes tentu akan menambah penghasilan bagi desa. Pihaknya juga mendorong kelompok-kelompok masyarakat seperti Pokdarwis yang ada di Lombok Utara sekarang dan mengelola objek wisata untuk bisa bergabung dalam BUMDes.

a�?Secara teknis nanti di BUMDes mereka bisa mengelola sebagai unit. Jangan sampai mereka mengelola aset wisata tidak terkategori melakukan pungli karena tidak ada dasar hukum,a�? katanya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Prempuan Inspiratif Terima Penghargaan

Redaksi LombokPost

UNBK SMP Nebeng di SMA/SMK

Redaksi LombokPost

Data Desk Pemilu, Jokowi-Ma’ruf Unggul Sementara

Redaksi LombokPost

Pembangunan Politeknik, Pusat Minta Ditalangi

Redaksi LombokPost

Diskoperindag Pastikan Gelar Pasar Murah

Redaksi LombokPost

PSU Digelar di Hari Terakhir Pleno PPK

Redaksi LombokPost

Rekapitulasi Suara di PPK Dimulai

Redaksi LombokPost

Perbaikan Gedung Sekolah di KLU Sudah 60 Persen

Redaksi LombokPost

Bawaslu KLU Rekomendasikan Gelar PSU di Tiga TPS

Redaksi LombokPost