Lombok Post
Praya

Pemkab Persilakan Warga Menggugat

SUASANA BANDARA: Para pengunjung dan penumpang memadati pintu terminal LIA, di Praya Lombok Tengah beberapa waktu lalu.dedi/Lombok Post

PRAYA – Lahan di Lombok International Airport (LIA), di Praya Lombok Tengah (Loteng) ternyata melebihi luas yang tertera di sertifikat yang dipegang Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Itu artinya, ada sebagian lahan yang sudah dibebaskan pemerintah namun belum disertifikatkan.

a�?Ternyata, inilah hikmah dari masalah yang dicuatkan eks pemilik lahan,a�? kata ketua tim fasilitator rekomendasi Komnas HAM Loteng HL Muhammad Amin, kemarin (24/3).

Dengan begitu, tekan Amin sudah jelas, benang kusut yang selama ini dipermasalahkan eks pemilik lahan. Dimana sejumlah sejumlah pemilik lahan sebelumnya mengklaim adanya kekurangan jumlah pembayaran dari luas lahan yang diambil pemerintah saat pembebasan lahan. Karena ituA� jika eks pemilik lahan masih keberatan, pihaknya mempersilakan untuk mengajukan gugatan hukum, baik perdata maupun pidana.

a�?Kecuali, luas lahan bandara kurang dari dokumen sertifikat yang dipegang BPN, maka lain ceritanya,a�? kata Amin.

Temuan itu, beber Amin setelah timnya, yang terdiri dari BPN, PT Angkasa Pura I (AP), kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, melakukan pemeriksaan dokumen, mengkaji dan menelaah dokumen yang dimiliki pemerintah dengan masyarakat yang mengklaim. Lalu, melakukan pengukuran. Hasilnya, di temukan kelebihan lahan seluas dua hektare (ha) dari yang tertera dalam sertifikat saat ini.

Atas dasar itulah, timnya merekomendasikan BPN agar segera menindaklanjuti. Yakni untuk membuatkan sertifikat atas lahan tersebut.

a�?Hal ini akan kami sampaikan secara resmi kepada eks pemilik lahan,a�? kata Asisten I Setda Loteng tersebut.

Secara tertulis, kata Amin sudah tertuang dalam berita acara rekomendasi tim, tertanggal 7 Maret lalu. Ada tujuh poin keputusan yang ditetapkan tim. Pada intinya, lahan tidak ada masalah sengketa dan tidak ada yang kurang dibayar. Semua sudah sesuai aturan dan prosedur.

a�?Yang jelas, kita membuka ruang bagi eks pemilik lahan untuk menempun jalur perdata. Itu tertuang dalam poin tujuh berita acara tim,a�? tambah Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali, terpisah.(dss/r2)

Berita Lainnya

Banyak PNS Cerai Gara-gara Selingkuh

Redaksi LombokPost

Islam Itu Rahmatan lil Alamin

Redaksi LombokPost

Tiga Kios Warga Hangus Terbakar

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Loteng Susun Regulasi Pendidikan Inklusi

Redaksi LombokPost

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost