Lombok Post
Praya

Ratusan Kades Belum Digaji

BINTEK KADES: Para kades se Lombok Tengah saat mengikuti bintek, belum lama ini. dedi/Lombok Post

PRAYA – Sudah tiga bulan berjalan, gaji para Kepala Desa (Kades) di Lombok Tengah (Loteng) belum cair. Penyebabnya, karena mereka tidak cepat menyelesaikan pembahasan dan pengesahan APBDes masing-masing. Selain itu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang belum diserahkan ke Pemkab.

a�?Dari 127 desa di Loteng, baru lima kades saja yang sudah menerima gaji. Sisanya, belum,a�? kata Humas Forum Kades (FKD) Loteng Lalu Tanauri pada Lombok Post, kemarin (14/3).

Untuk mengatasinya, kata Tanauri pengurus FKD telah mengingatkan kepada seluruh pemimpin akar rumput, agar mempercepat urusan teknis maupun non teknis. Jika tidak, justru menghambat pembangunan desa.

a�?Sudah empat hari ini, kami bertemu dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Harapannya, mereka bisa membantu,a�? kata Kades Sengkol tersebut.

Ia menjelaskan, salah satu syarat utama pencairan anggaran pembangunan desa, yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) adalah, pengesahan APBDes. Di APBDes itulah, akan diketahui kemana saja arah penggunaan anggaran yang dimaksud.

Begitu APBDes disahkan, lanjut Tanauri aparatur pemerintah desa bersangkutan, berkewajiban menyerahkan dokumen tersebut ke BPMD, guna dilakukan evaluasi. Butuh waktu beberapa minggu, anggaran baru bisa di eksekusi. a�?Untuk itulah, kami mohon dipercepat pembahasan APBDes. Jangan menunda-nunda perkerjaan,a�? serunya.

Persoalan itu, diakui Tanauri tetap saja terjadi setiap tahunnya. Di satu sisi, para kades tidak belajar dari pengalaman yang ada. a�?Insya Allah, dalam waktu dekat ini APBDes di desa kami rampung,a�? cetus Kades Pandah Indah Anhar, terpisah.

Keterlambatan pembahasan APBDes tersebut, tambah Anhar karena berbagai permasalahan. Salah satunya, perubahan struktur organisasi aparatur pemerintah desa. a�?Selain masalahnya datang dari desa, Pemkab juga menjadi biangkerok,a�? sambung Kades Pengembur Supardi Yusuf.

Maksudnya, terang Supardi Pemkab seringkali terlambat mentransfer anggaran desa ke rekening desa. Akibatnya, aparatur desa tidak bisa berbuat banyak, sehingga jangankan mau membahas APBDes, merancang saja tidak bisa. a�?Akibatnya, kami pun selalu terlambat menerima gaji,a�? katanya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Tiga Kios Warga Hangus Terbakar

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Loteng Susun Regulasi Pendidikan Inklusi

Redaksi LombokPost

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost

150 Pendaki Jajal Jalur Aik Berik

Redaksi LombokPost

BPK Periksa 10 Desa di Loteng

Redaksi LombokPost