Lombok Post
Kriminal

BPKP Periksa Kabid Pertanian Mataram

DIKLARIFIKASI: Kabid Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram Fahrurrozi saat diklarifikasi terkait pengadaan alat pengering gabah untuk kelompok tani, di Kejaksaan Tinggi NTB, kemarin (15/3). ISLAMUDDIN/LOMBOK POST

MATARAM – Pejabat Dinas Pertanian Kota Mataram kembali Kejati NTB, kemarin (15/3). Kali ini, Kabid Pertanian Fahrurrozi yang dimintai keterangan.

Dia diperiksa bukan terkait pengadaan cabai Rp 2,8 miliar di Kota Mataram, namun dia dicecar seputar pengadaan vertical dryer. Sekedar diketahui, kejaksaan sudah meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Pada pemeriksaan kemarin, Fahrurrozi menjalani klarifikasi di lantai dua pidana khusus sejak pagi. Hingga siang, dia terlihat diklarifikasi seputar pengadaan alat pengering gabah.

Fahrurrozi tampak santai disela-sela pemeriksaan. Bahkan, ketika turun istirahat, dia yang mengenakan kemeja putih dipadu celana hitam sempat melempar senyum kepada wartawan.

Pemeriksaan Kabid Pertanian ini untuk kepentingan penghitungan kerugian negara. BPKP juga meminta keterangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Cakranegara Abdul Haris.

Fahrurrozi yang ditanya setelah menjalani pemeriksaan mengatakan, dia hanya dimintai keterangan terkait penyerahan alat pengering gabah dari Dinas Pertanian Provinsi.

a�?Saya ditanya soal proses verifikasi setelah proposal diajukan,a�? aku dia.

Selain itu, dia juga dicecar mengenai berita acara serah terima bantuan itu dari Distan TPH Provinsi NTB ke Dinas Pertanian. Termasuk juga proses pemindahan penerima bantuan dari Kota Mataram ke Lombok Barat.

Sedangkan Haris yang ditugaskan sebagai PPL wilayah Cakranegara dimintai keterangan terkait verifikasi kelompok penerima bantuan Sayang Daye II. BPKP mengorek proses perpindahan Vertical Dryer dari Poktan Sayang Daye II ke Poktan di Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Lombok Barat.

Sementara, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, BPKP hanya meminjam tempat untuk pemeriksaan saja di kejari. Langkah ini untuk memudahkan koordinasi antara auditor dan penyidik.

Diketahui, kasus yang ditangani kejaksaan sejak awal tahun 2016 ini, berdasarkan temuan jaksa di lapangan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Antara lain penerima bantuan dan pejabat di lingkup Dinas Pertanian NTB.
Pada proyek ini, Dinas Pertanian menggelontorkan dana sebesar Rp 5,6 miliar dari kantong APBD NTB 2016. Alat-alat tersebut kemudian dibagikan kepada kelompok tani di 10 kabupaten/kota di NTB.(dit/jlo/r2)

Berita Lainnya

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

Absen Kerja, Sukatra Ditemukan Tak Bernyawa

Redaksi LombokPost

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost