Lombok Post
NASIONAL

JANGAN SAMPAI TERJADI DI NTB

Terumbu Karang di Raja Ampat rusak parah akibat Kapal Pesiar Inggris MV Caledonion Sky Kandas pada 4 Maret 2017. Kapten Kapal kini diburu pemerintah Indonesia dan bisa dikenakan sanksi pidana. AFP

JAKARTAA�a�� Pemerintah sedang putar otak untuk menangani kasus perusakan terumbu karang di Raja Empat oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky (MCS). Janji untuk memidanakan nahkoda kapal dan meminta tanggung jawab perusahaan langsung dikeluarkan. Sebab, meski belum ada perkiraan kerugian, wilayah yang ditabrak rupanya salah satu jantung wisata selam Raja Ampat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya merasakan desakan masyarakat untuk mengupas tuntas kasus yang terjadi pada 4 Maret lalu. Menyusul tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dia bakal mengirimkan tim sendiri dari Kemenko Kemaritiman hari ini (15/3).

a��a��Sudah ditangani oleh Pak Havas (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Mairitm Arif Havas Oegroseno, Red). Semua sudah kami jalankan secepatanya,a��a�� ungkapnya di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jakarta kemarin (15/3).

Luhut sudah mendengar bahwa pihak perusahaan yang menaungi kapal pesiar tersebut, Noble Caledonia, bakal taat dengan proses tindak lanjut. Karena itu, pihaknya juga bakal segera memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik untuk membicarakan pertanggungjawaban.

Di hari yang sama, Havas rupanya terus berdiskusi sana-sini untuk menangani kasus tersebut. Salah satunya, dengan Kementerian Luar Negeri. Sayangnya, secara hukum, Indonesia hanya bisa menuntut Bahama, bendera yang terdaftar di kapal tersebut. Hal tersebut cukup menyulitkan upaya pemerintah karena Indonesia belum punya hubungan diplomatis dengan negara persemakmuran itu.

a��a��Jadi tidak ada perwakilan Bahama di sini dan tidak ada perwakilan Indonesia di sana. Saya sudah bicara dengan Kemlu untuk cari solusi,a��a�� imbuhnya.

Meski begitu, pejabat karir dari Kemenlu itu yakin bisa menyeret kembali Kapten Keith Michael Taylor kembali ke Indonesia. Sebab, Michael sudah positif melanggar dua undang-undang (UU): UU nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan UU nomor 45 2009 tentang perikanan.

a��a��Kalau soal ganti rugi sudah kami bicarakan dengan pihak agen dan asuransi. Tapi, upaya pidana juga terus kami lakukan dengan dasar undang-undang Indonesia. Untuk membawa kapten kapal banyak skema yang bisa dilakukan. Bisa ekstradisi atau yang lain,a��a�� tegasnya.

Secara internal, pihaknya juga mengkaji kembali sistem pengawasan dan dan penindakan kapal di Indonesia. Hal tersebut karena pada kenyataan Kapal MCS dilepaskan 5 Maret oleh Syahbandar UPP Kelas III Sanoek. Padahal, dalam insiden tersebut terdapat dugaan tindakan pidana. Belum lagi, fakta bahwa kapal seberat 4.200 gross tonnage (GT) diizinkan berlayar di kawasan konservasi yang permukaannya bisa susut sedangkal 5 meter.

a��a��Jadi, kami juga akan investigasi soal kenapa Syahbandar ini melepaskan kapal ini. Memang ada beberapa kasus kapal tabrak karang yang akhirnya hanya diselesaikan oleh pihak asuransi. Tapi ini beda, karena yang ditabrak karang di kawasan konservasi sehingga ada delik pidana,a��a�� tegasnya.

Havas juga menambahkan bahwa pihaknya juga bakal melakukan evaluasi terkait regulasi dan SOP bagi kapal-kapal besar yang berlayar di wilayah konservasi. Hal tersebut dilakukan supaya insiden seperti ini tidak terulang kembali.

Terkait nilai kerugian, memang sudah ada angka yang beredar sekitar USD 1,92 juta (Rp 25,6 miliar). Namun, dia menegaskan bahwa dalam hal ini pihaknya ingin menuntakan evaluasi lapangan terlebih dahulu. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan bukan hanya soal karang.

a��a��Selain nilai aktual, ada juga nilai perikanan, nilai keanekaragaman hayati, nilai pariwisata bahari, dan kerugian masyarakat sekitar. Dan itu harus dihitung kerugian selama puluhan tahun hingga karang itu kembali seperti sedia kala. Perlu diketahui wilayah yang dihancurkan adalah jantung dari Raja Ampat,a��a�� tegasnya. Karena itu, dia menilai tak ingin menyebut nilai yang nantinya justru terlalu rendah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poewardi menerangkan kronologis insiden tersebut. Menurutnya, kapal yang mengangkut 102 penumpang dan 72 kru itu memang sudah mendapatkan izin dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Laut Klas II A Jayapura di Papua pada 1 Maret.

Kapal tersebut pun tiba di periran desa Yenwaupnor Kecamatan Meosmansar pukul 23.00 WIB 3 Marer. Pada 4 Maret, kapal yang mulai berlayar ke Bitung itu akhirnya kandas dan menabrak terumbu karang. a��a��Saat itu mereka berjalan dengan kecepatan 9,5 knot ke wilayah dengan keadalam 5 meter,a��a�� tegasnya.

Pada kesempatan berbeda,Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mendesak kepada pemerintah untuk segera membentuk tim khusus pencarian fakta untuk menangani rusaknya terumbu karang Raja Ampat oleh Caledonian Sky. TPF ini penting untuk menyelidiki pemberian izin akses kapal untuk masuk ke area konservasi, termasuk menghitung kerugian yang ditimbulkan.

a��a��Raja Ampat mempunyai keunikan tersendiri yang tidak ditemui di belahan bumi lain, karena itu perlu ada langkah untuk mencari data dan informasi demi mendapatkan buktiA� yang kuat,a��a�� kata Herman.

Herman mendesak agar dilakukan penindakan secara pidana kepada kapten kapal Caledonian Sky, karena sudah lalai dalam menjalankan tugas khusus. Keith Michael selaku kapten tidak mempertimbangkan arus, gelombang dan kondisi alam, sebagaimana amanat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No 1 tahun 2014 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

a��a��Pemerintah harus menindak secara perdata dengan meminta ganti rugi kepada pihak asuransi kapal, mengingat implikasi yang merusak tidak dapat pulih kembali dalam jangka waktu dekat,a��a�� kata legislator Partai Demokrat itu. Tak lupa, Herman meminta dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap kawasan konservasi yang menjadi aset kekayaan dan keanekaragaman hayati bangsa Indonesia. (bil/bay/JPG/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post