Lombok Post
Headline Praya

Kasus 18 Desa Bermasalah Dihentikan

Kepala Kejari Praya Feri Mupahir. Dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya di Lombok Tengah (Loteng) merilis, perkembangan kasus 18 desa yang dilaporkan warga desa di tahun 2016 lalu. Hasilnya, sebagian besar desa bersangkutan ditemukan kerugian negara di bawah Rp 10 juta. Mereka pun memutuskan untuk menyerahkan persoalan itu ke Pemkab, guna diselesaikan secara internal.

a�?Itu berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat. Kemudian, kami lakukan kroscek,a�? kata Kepala Kejari Praya Feri Mupahir, kemarin (16/3).

Hasilnya, tekan Feri rata-rata kepala desa (kades) yang dilaporkan tersebut, tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran pembangunan desanya masing-masing, nilai kerugiannya relatif kecil. Terendah sebesar Rp 6 juta dan tertinggi Rp 9 juta. Angka itu tidak sebandingan dengan sumberdaya yang akan dikeluarkan jaksa jika penyelidikan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

A�Atas dasar itulah, kata Feri jaksa mengeluarkan keputusan menghentikan penanganan kasus. Kecuali, kerugian negara di atas Rp 100 juta.

a�?Kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat, terkait hal ini,a�? katanya.

Harapannya, lanjut Feri Inspektorat melakukan pembinaan dan penanganan internal. Selanjutnya, dilakukan pengawasan berkesinambungan. Tujuannya, agar tidak mengulangi lagi perbuatan sama di kemudian hari. a�?Kalau ditemukan lagi, kita tindak tegas, berapa pun nilai kerugiannya,a�? tegasnya.

Karena itu ia pun mempersilahkan para kades yang dimaksud, segera mengembalikan kerugian negara tersebut ke Inspektorat, melalui rekening kas daerah (kasda). a�?Kunci, keselamatan dari jeratan hukum adalah, transparansi,a�? serunya.

Ia mengatakan, jika masih ada aparatur pemerintah desa, yang masih menutup-nutupi pengelolaan anggaran pembangunan desa, maka wajar saja masyarakat desa menaruh curiga. Begitu pula sebaliknya. a�?Apa sulitnya keterbukaan informasi itu,a�? saran Feri.

Ia pun menyerukan agar, desa-desa lain di seluruh Gumi Tatas Tuhu Trasna, belajar dari desa-desa yang sudah terjerat hukum. a�?Kesimpulan sementara, laporan dari 18 desa bermasalah tersebut, lebih karena nuansa politis saja,a�? kata Inspektur Inspektorat Lalu Aswatara, terpisah.(dss/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost