Lombok Post
Bima - Dompu

Kades Nata Didemo

DEMONSTRASI : Aksi demonstrasi yang dilakukan Kerukunan Warga Nata di depan Kantor Desa Nata, Kamis (16/3). Yety/ Radar Tambora

BIMA a�� Diduga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 bermasalah, Kepala Desa (Kades) Nata Agus Yono, Kamis (16/3) didemo massa dari Kerukunan Pemuda Nata (KPN). Mereka meminta A�membacakan LPJ penggunaan ADD tahun 2016.

Pantauan Radar Tambora (Lombok Post Group), aksi demonstrasi depan kantor Desa Nata dimulai sekitar pukul 10.00 Wita. Puluhan demonstran berjejer dan beberapa diantaranya berorasi. Sejumlah aparat kepolisian terlihat disiagakan di lokasi itu.

Salah seorang orator Jauhar Muarif, dalam orasinya menuturkan, ada dua program tahun 2016 yang belum tuntas dikerjakan oleh Kades Nata. Yakni papan nama desa depan kantor Desa Nata dan pemasangan wifi. Jumlah anggaran yang akan dihabiskan untuk dua item tersebut diperkirakan lebih dari Rp 30 juta.

a�?Kami minta kades membacakan laporan pertanggung jawaban terkait penggunaan ADD tahun 2016. Karena ada dua item pekerjaan yang belum juga tuntas dikerjakan. Sekarang sudah bulan Maret tahun 2017,a�? tuturnya.

Selain masalah ADD, Jauhar juga menyinggung masalah beras miskin. Berdasarkan informasi yang ia terima, setiap bulan pemerintah Desa Nata memberikan jatah raskin untuk preman. Sementara untuk Kades Nata, setiap bulan mendapat jatah empat karung raskin.

a�?Preman itu siapa. Kalau dia tidak berwenang untuk mendapatkan raskin, kenapa harus diberikan,a�? teriaknya.

Kades Nata Agus Yono yang dimintai konfirmasi usai aksi demonstrasi tersebut mengakui ada dua item kegiatan yang belum tuntas dilakukan. Yakni pengerjaan papan nama desa depan kantor desa dan pemasangan wifi. Untuk pemasangan wifi, diakui Agus sudah diajukan ke Dinas Kominfo. Sementara pengerjaan papan nama desa, dalam waktu dekat akan dituntaskan.

a�?Untuk wifi dan papan nama desa memang menggunakan ADD tahun 2016. Untuk wifi, sudah kami laporkan tinggal diproses. Selain kami ada 22 desa lain di Kabupaten Bima yang mengajukan pemasangan wifi juga,a�? bebernya.

Menurut Agus, LPJ sudah dituntaskan. Hanya saja belum diserahkan ke Inspektorat. Untuk LPJ ADD tahun 2016, tingkat kesulitannya karena anggaran itu banyak dimanfaatkan oleh kades periode sebelumnya.

a�?Kami butuh waktu untuk menyusun laporan ini. Karena ADD tahun 2016 tidak sepenuhnya saya kelola,a�? pungkasnya. (yet/r4)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara