Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Jamkrida NTB Bersaing Ikut Sistem Syariah

MATARAM – PT Jamkrida NTB Bersaing akan membentuk Jamkrida Syariah, mengikuti jejak dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya yakni Bank NTB dan BPR. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Jamkrida NTB Bersaing Indra Manticha kepada wartawan di Mataram. Menurutnya, pembentukan Jamkrida Syariah harus diupayakan agar tidak kehilangan pasar.

Dikatakan, Jamkrida akan menerapkan akad wakalah bil ujrah. Dalam sistem asuransi syariah, akad wakalah bil ujrah merupakan salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah (fee).

“Kalau Bank NTB dan BPR akan berubah menjadi syariah, tentu suatu kewajiban bagi Jamkrida menjadi syariah sehingga tidak kehilangan pasar,” ujar Indra kepada wartawan.

Dia optimistis konsep syariah dapat diterapkan di NTB mengingat pangsa pasar syariah semakin berkembang. Saat ini, kata Indra pihaknya mulai membuat program berbasis IT yang diterapkan guna meraih pasar yang jauh. Nantinya, seluruh pemegang saham di Jamkrida diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapat Jamkrida.

Indra mengatakan, ada penurunan penerbitan sertifikat penjaminan pada 2016. Jika pada 2015 pihaknya mampu menerbitkan 1200 sertifikat penjaminan, tapi pada 2016 mencapai 878 sertifikat saja. Salah satu yang menyebabkannya adalah kebijakan Kementerian PUPR yang memberikan penjaminan proyek kepada tiga konsorsium.

“Masing-masing konsorsium terdiri atas sembilan perusahaan yang terbentuk atas rekomendasi OJK. Sedangkan Jamkrida tidak masuk dalam konsorsium tersebut sehingga hilanglah pasar kita dari APBN,” papar dia.

Terkait dengan itu, Jamkrida berencana membentuk konsorsium se Indonesia. Terlebih jumlah Jamkrida di Indonesia mencari 16 yang nantinya akan diusulkan kepada OJK. Di samping itu, pihaknya juga akan menggenjot pemasukan dengan mengandalkan proyek APBD dan UKM. Saat ini, pihaknya lebih banyak menerima penjaminan dari sektor UKM yang dibiayai oleh BPR termasuk juga dari Bank NTB dan dari pihak lainnya.

“Laba yang kami peroleh pada 2016 mencapai Rp 878.500 lebih. Jumlah kredit yang kita jamin pada 2016 mencapai Rp 360 miliar lebih,” tandas dia.

Selain itu, pihaknya juga berharap memperoleh penambahan modal dari Pemerintah Daerah pada APBD Perubahan 2017 mendatang. Terlebih pada APBD murni pihaknya belum memperoleh penambahan modal.

Penambahan modal yang diharapkan sebanyak Rp 16,5 miliar sehingga genap menjadi Rp 50 miliar. Menurut dia, ada peraturan OJK yang mengharuskan lembaga keuangan memiliki modal Rp 50 miliar setelah berdiri lebih dari lima tahun.

Sejauh ini, Jamkrida masih mengandalkan Bank NTB dan BPR termasuk dari Pemerintah Provinsi NTB. Sedangkan perbankan lainnya dinilai masih melihat performa Jamkrida terkait penjaminan kredit.

“Kami berharap ada penambahan modal di akhir 2017 sehingga genap menjadi Rp. 50 miliar. Pernah akan ditambah hingga Rp 10 miliar pada 2016A� tapi belum terealisasi,” tegas dia. (tan/r3)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post