Lombok Post
NASIONAL

Menagih Janji Penegakan HAM

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani (kanan) dan Staf Pemantau Pelanggaran Hak Sipil dan Politik KontraS Satrio Wirataru (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/16

JAKARTAA�– Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih jauh dari kata selesai. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sedikitnya ada 19 persoalan yang belum dituntaskan pemerintah mulai dari era reformasi hingga sekarang. Mereka menyebut pemerintah abai dan hanya manis di mulut pada saat kampanye.

KontraS yang akan merayakan hari jadinya ke-19 hari ini (20/3) mendata persoalan itu mecakup kepastian hukum penyelesaian kasus HAM lama. Seperti Peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penembakan Misterius, Mei 1998, Trisakti, Semanggi I & II, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1998, dan peracunan Munir. Selain itu, soal reklamasi, seteru petani dan pabrik semen, hingga masalah keadilan bagi masyarakat Papua.

Koordinator KontraS Yati Andriyani menuturkan setidaknya ada tiga persoalan mendasar kasus perkara HAM masa lalu itu belum terungkap tuntas. Yakni soal akuntabilitas negara dalam penyelesaian kasus; agenda pembangunan infrastruktur sehingga mementingkan korporasi dan mengabaikan HAM; serta penegakan hukum yang belum tuntas.

a�?Kasus dokumen TPF (tim pencari fakta) kasus Munir itu salah satu contoh pemerintah yang tidak punya akuntabilitas. Dokumen sepenting itu dihilangkan dan diduga dilakukan dengan terstruktur,a�? ujar dia kemarin (19/3).

Dia menuturkan sebenarnya masyarakat awalnya menaruh harapan besar pada Pemerintahan Joko Widodo. Sebab, dianggap paling tidak memiliki dosa masa lalu saat menjadi kandidat presiden.

a�?Tapi sekarang ini kami melihat ada banyak kompromi politik yang pragmatif. Orang-orang yang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu dibiarkan bahkan diberi tempat di pemerintahan,a�? tambah dia.

Kepala divisi pembelaan hak sipil dan politik KontraS Putri Kanesia mendesak pemerintah tetap pada itikad baiknya untuk mewujudkan nawa citanya. Salah satunya adalah memfokuskan pada penegakan hak asasi manusia (HAM). Tapi, yang jadi masalah itikad baik itu dikhawatirkan hanya menjadi slogan saja.

a�?Saya khawatir situasi politik ini membuat nasib masyarakat atau korban pelanggaran HAM terkatung-katung. Hingga akhirnya akan terus menjadi korban tanpa adanya penyelesaian secara hukum,a�? ujar dia.

Dia menyebutkan KontraS akan terus mendesak pemerintah untuk mewujudkan janjinya. Caranya, mulai dari gugatan hukum hingga aksi-aksi turun langsung untuk menyuarakan penyelesaian pelanggaran HAM. a�?Upaya hukum terus dilakukan seperti dalam kasus penyiksaan dan Munir,a�? kata dia.

KontraS memang pernah menangani peninjauan kembali kasus hukum yang menimpa seorang pemuda bernama Yusman Telaumbanua yang divonis hukuman mati. Tapi, berkat bukti baru yang menunjukan Yusman masih anak-anak saat peristiwa kejahatan yang dituduhkan, akhirnya pemuda dari Gunungsitoli, Nias, Sumatera Selatan itu hanya dihukum lima tahun. (jun/JPG/r5)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post