Lombok Post
Praya

Galian Pasir Dianggap Biang Masalah

Galian Pasir

PRAYAA�– SejumlahA� Kepala Desa (Kades) di wilayah Batukliang Utara (BKU) di Lombok Tengah (Loteng), mengeluhkan sikap pemerintah dan aparat yang tidak tegas menyikapi galian C. Seharusnya, penambangan pasir tersebut ditutup permanen dan izinnya dicabut. Bukan sebaliknya, dibiarkan begitu saja.

a�?Karena, yang menjadi korban justru kami sebagai warga desa. Infrastruktur jalan kami rusak, belum lagi persoalan lingkungan,a�? keluh Kades Teratak Muhammad Ipka, kemarin (20/3).

Ia melihat, sudah tidak terhitung, berapa kali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat memperbaiki jalan yang menyambung sejumlah desa di BKU tersebut.A� Namun, diakui Ipka tetap saja mengalami kerusakan.

Karena, beban yang dibawa truk pengangkut pasir, tidak sebanding dengan kekuatan jalan. Belum lagi, alat beratnya. Parahnya lagi, sepanjang jalan yang dilalui tersebut, belum terpasang rambu lalu lintas. Akibatnya, pengendara sesuka hatinya mengendarai kendaraannya.

a�?Kalau sudah seperti itu, maka jalan keluar terakhirnya adalah, pemerintah dan aparat harus tegas. Jangan dibiarkan begitu saja dong,a�? serunya.

Senada dikatakan Kades Tanak Beak Maknun. Ia melihat, di beberapa titik galian pasir, kepolisian sebenarnya sudah memasang garis polisi namun penambang tetap saja melakukan aktivitasnya. Itu dilakukannya, karena mereka ternyata memegang izin penambangan.

a�?Kok bisa ada izin,a�? pintanya.

Atas dasar itulah, pihaknya bersama aparatur pemerintah desa lain di wilayah BKU, tidak bisa berbuat banyak. Jangankan mengeluarkan teguran lisan, tertulis saja tidak bisa, karena terbentur dengan dokumen izin yang dimaksud.

a�?Karena urusan pertambangan menjadi kewenangan provinsi, maka kami mohon provinsi segera menyikapi keluhan kami ini,a�? ujar Maknun.

Sementara itu, Kapolsek BKU AKP Ketut Putrawan mengatakan, kunci untuk menyelesaikan penambangan pasir tersebut adalah, pemerintah meninjau kembali izin yang dikeluarkan. Jika tidak, percuma saja kepolisian melakukan tindakan persuasif maupun represif. Begitu pula, pemerintah desa.

Di tingkat desa, beber Putrawan ada beberapa desa diantaranya, yang sudah memiliki peraturan desa (Perdes). Namun payung hukum itu, tidak bisa menyentuh persoalan galian pasir. Kecuali, penganturan pengangkutan saja. Salah satunya, larangan bagi pengendara truk pengangkut pasir melaju kendaraannya di atas 40 kilometer (km) per jamnya.

a�?Jika melewati itu, maka desa sepakat memberikan denda kepada pengendara atau perusahaan galian pasir sebesar Rp 1 juta,a�? kata Putrawan.(dss/r2)

 

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost