Lombok Post
Headline Sumbawa

Kajari Ingatkan Kades dan Kepala SKPD

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Paryono RANDY/RADAR SUMBAWA

TALIWANGa��Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Paryono kembali mengingatkan seluruh kepala SKPD dan kepala desa se Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk melakukan perencanaan program dengan baik. Selain itu, kajari juga meminta seluruh paket lelang yang akan dilaksanakan pemerintah tahun ini, bisa dilakukan lebih cepat.

“Saya minta seluruh kepala SKPD untuk memperhatikan ini. Perencanaan program harus dilakukan dengan baik, sebaiknya dilakukan awal tahun ini, kalau dilakukan pertengahan tahun, itu hasilnya dikhawatirkan tidak maksimal. Apalagi lewat tahun, pasti penyelesaiannya susah,” tegas kajari dihadapan seluruh kepala SKPD dan kades se-KSB, kemarin.

Kajari juga meminta, seluruh kepala SKPD Pemda KSB memanfaatkan keberadaan TP4D. Hal ini penting dilakukan, agar ke depan tidak ada masalah yang terjadi, terkait pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik pemerintah.

“Ini pengalaman di Kabupaten Sumbawa, tahun lalu pekerjaan rumah sakit terlambat. Kemudian ada pekerjaan pembangunan jalan nilainya Rp 93 miliar juga demikian. Kenapa ini terjadi, karena memang prosesnya dilakukan terlambat, ” katanya mengimgatkan.

Demikian halnya dengan kepala desa (Kades), orang nomor satu Korps Adhiyaksa Sumbawa-KSB ini mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa bersama perangkat dibawahnya diingatkan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Termasuk perencanaan program yang akan dilaksanakan.

“Kepala desa saya minta jangan melampauai batas kewenangannya. Kepala desa tidak boleh memegang uang. Ini ada kasus di Sumbawa, kepala desanya yang pegang uang, bukan dilaksanakan untuk program tapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi,” bebernya.

Terkait pengelolaan keuangan desa, kajari kembali menegaskan, kepala desa akan dibantu sekretaris desa, kepala seksi (kasi) dan bendahara. Jangan semuanya kepala desa yang memegang kendali.

” Bagi tugas ke masing-masing perangkat yang ada, sehingga nanti pada saat evaluasi akhir tahun, bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” katanya.

Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dilengkapi RAB. Jika tidak, dipastikan semua kegiatan yang dilaksanakan itu akan sulit dipertanggungjawabkan.

” Jangan coba melaporkan kegiatan secara fiktif. Ini saya ingatkan, karena dana yang dikelola desa saat ini nilainya sangat besar,”katanya.

Selain kepala desa, kajari juga meminta istri kepala desa untuk ikut mengawasi.

” Tolong istri kepala desa, tanya kalau suaminya pegang uang banyak. Kalau uangnya tidak jelas, ingatkan untuk dikembalikan. Dan saya tegaskan lagi, uang desa itu harus dipegang bendahara. Jangan malah uangnya disimpan dirumah kades,” tandasnya.

Rapat koordinasi dengan seluruh kepala SKPD dan kades kemarin juga dihadiri istri mereka.Kajari mengingatkan, jika masih ada desa yang bermain-main dengan dana desa, dipastikan akan berurusan dengan hukum.

“Nanti akan kami evaluasi bagaimana pekerjaan di lapangan. Ini saya buka, ada satu desa di Sumbawa, pertanggungjawabannya dibuat fiktif, belum lagi ada pekerjaan lain malah tidak sesuai spesifikasi. Ini saya ingatkan lagi. Mudah-mudahan di KSB tidak ada hal seperti itu,” pungkasnya. (far/r4)

 

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost