Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Koperasi Syariah Terkendala DPS

Budi Subagio Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB . Edy Gustan/Lombok Post

A�MATARAMA�– Target 500 koperasi syariah di NTB pada 2017 terkendala Dewan Pengawas Syariah (DPS). Saat ini, NTB belum memiliki DPS yang memengaruhi penerbitan badan hukum koperasi syariah.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Budi Subagyo mengatakan, hingga 2016 terdapat 207 koperasi syariah di NTB sehingga dibutuhkan 283 koperasi syariah lagi untuk memenuhi target. “Ada aturan baru yang mengharuskan pembentukan koperasi syariah melalui Dewan Pengawas Syariah yang kita belum punya,” ujar Budi kepada wartawan di Mataram kemarin (20/3).

Penerbitan badan hukum koperasi syariah itu digratiskan. Pihaknya menerapkan dua strategi untuk memenuhi target 500 koperasi syariah yakni perubahan sistem dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Metode lainnya adalah mendorong terbentuknya koperasi syariah baru.

Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk mendorong masyarakat tidak sekadar membentuk koperasi tapi juga membangun usahanya. Dengan begitu, keberadaan koperasi syariah di NTB benar-benar dapat menyejahterakan anggotanya.

“Yang penting itu koperasi dapat menyejahterakan anggotanya,” tandas dia.

Untuk mengatasi persoalan keberadaan DPS, pihaknya sudah bertemu Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Asisten Deputy Bidang Pembiayaan Syariah Kementerian Koperasi dan UKM, dan Persatuan Koperasi Syariah.

Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa Dewan Syariah Nasional akan membentuk Dewan Syariah Daerah. Nantinya akan diundang lima orang dari MUI NTB untuk mengikuti TOT mengenai koperasi syariah. MUI sendiri bertugas menguji pakar-pakar ekonomi syariah di NTB yang dinilai dapat menjadi pengawas. “Dari hasil TOT itu nantinya akan diberikan kewenangan menunjuk para pakar yang dinilai berkompeten menjadi anggota DPS. Rekomendasi itu hanya berlaku satu tahun hingga terbentuknya 500 koperasi syariah di NTB,” papar dia.

Budi menjelaskan, hingga saat ini sudah 60 koperasi syariah yang mengantri memperoleh badan hukum. Tidak hanya itu, koperasi syariah berbasis masjid dan pondok pesantren juga sedang digarap. Salah satu contohnya Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar yang mulai menggerakkan sejumlah pondok pesantren membentuk koperasi berbasis syariah. (tan/r3)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post