Lombok Post
Metropolis

Bawa HP Dilarang, Kosmetik?

TES KONEKSI: Seorang siswi SDN 16 Mataram mencoba telpon umum yang sudah lama tidak terurus di samping sekolahnya, di Gomong, Senin (20/3). Lalu Mohammad/Lombok Post

MATARAM – Rencana Pemprov NTB memberlakukan larangan membawa HP ke sekolah, terhitung 01 April mendatang memunculkan pro dan kontra.

Ada yang mendukung, tak sedikit menentang. Semua dengan alibinya masing-masing.

Akun instagram @humasntb yang memposting rencana tersebut juga banjir komentar.

“Gubernur NTB M Zainul Majdi melakukan kunjungan ke SMK Negeri 1 Mataram dan beberapa SMA lainnya di Mataram, terkait sosialisasi dan berdialog dengan beberapa siswa tentang aturan siswa tak boleh membawa telepon genggam ke sekolah,a�? bunyi sebagian tulisan di akun resmi Pemprov NTB tersebut.

Sontak puluhan komentar membanjirinya. Diantara yang tak setuju mengaitkan kurikulum saat ini yang sangat berbasis teknologi IT. HP dianggap menjadi solusi pembelajaran. “Kebanyakan guru memilih jalan internet kalau ada pelajaran atau tugas,a�? kata akun @faqihnw92.

Akun @zahraainiannisa juga mempertanyakan hal itu. Dia bahkan balas menyoal siswi yang banyak membawa make up namun tak ikut dibuatkan aturan.

Menurutnya selain tak pas dengan usia dan dunia pelajar, banyak dari mereka yang sibuk bermake up ria kala jam pelajaran.

Sifa, siswi kelas 6 di SDN 16 Mataram, mengaku keberatan jika ada larangan membawa ponsel. a�?Nggak setuju,a�? kata Sifa.

Ia beralasan, ada waktu di mana HP sangat bermanfaat bagi dirinya. Terutama saat menelpon orang tua untuk dijemput, saat pulang sekolah.

Jika larangan itu diberlakukan, tentu ia bisa kesulitan berkomunikasi dengan orang tuanya. “Teruama saat ada les,a�? cetusnya.

Eri siswa lainnya, pun mengungkapkan hal yang sama. Tetapi dengan polos bocah-bocah ini mengakui penggunaan ponsel memang kadang lebih banyak untuk main-main. “Ya main game dan internetan,a�? ujarnya.

Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 16 Mataram Hasan Muhammad, mengaku belum menerima surat secara resmi dari Dinas Pendidikan terkait rencana ini.

Hanya saja, ia mengaku memang mendengar selentingan kabar, jika per 1 April nanti, semua siswa dari SD sampai SMA tidak boleh membawa ponsel. “Iya dengar-dengar begitu,a�? ujarnya.

Namun, jika rencana ini memang akan diterapkan, harus ada solusi untuk siswa agar bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Saat disampaikan rencana Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom yang akan mewajibkan sekolah harus menyiapkan lima unit telepon di sekolahnya, Hasan mengatakan siap menjalankannya.

a�?Tapi, boleh atau nggak pakai dana BOS, itu yang harus kami kaji dulu,a�? ujarnya.

Peristiwa yang menimpa Kepala Sekolah SMP 6 Mataram, membuat ia dan banyak Kepsek lain ngeri. Takut-takut jika kebijakan yang diambil, dinilai menyalahi aturan.

Sehingga justru akan menjerumuskan mereka untuk berhadapan dengan hukum.

“Jangan sampai kami salah melangkah, karena ini ngeri juga,a�? imbuhnya.

Jika dibolehkan, tentu pihaknya siap untuk menjalankan imbauan itu. Apalagi, lanjut Hasan, penggunaan ponsel untuk anak didik di sekolahnya cukup marak.

Ia memperkirakan tidak kurang dari 10 persen, siswa-siswinya membawa ponsel. a�?Kalau yang tidak mampu, ya tidak bawa,a�? sambungnya.

Terpisah, Ketua Dewan Anak Mataram (DAM) Denisward Eurico Rathany juga turut angkat bicara. Menurutnya HP yang terintegrasi internet sangat diperlukan.

Dia yang kini duduk di kelas 11 SMA mengatakan, informasi di buku kurang mendukung. Terlebih buku paket saat ini bukanlah milik satu siswa, namun dipakai untuk dua orang saat jam pelajaran.

“Kurikulum 2013 sangat luas, dan siswa diminta mencari info sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui internet,a�? ujarnya.

Ia juga menyoal gaya lama yang membawa buku sangat banyak yang dianggap tak efektif. Belum lagi jika siswa ada keperluan mendadak untuk menghubungi orang tua.

Namun ia juga mengakui banyak siswa yang sibuk bermain media sosial dengan HP miliknya saat jam kosong.

Menurutnya sekolah tinggal membuat regulasi agar tak terjadi penyalahgunaan HP tersebut.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram Herman, setuju ada larangan membawa ponsel ke sekolah.

Sikap ini diperlihatkan Herman, saat mengomentari canggihnya teknologi saat ini. Sehingga siswa bisa dengan mudah mengakses segala macam informasi.

a�?Sementara siswa, daya filternya masih rendah,a�? ujarnya.

Mereka boleh saja pegang ponsel dengan catatan, harus di bawah pendampingan dan pengawasan orang tua. Jangan sampai kualitas dunia pendidikan turun hanya karena anak didik kecanduan bermain ponsel.

Persoalan lain adalah Pemprov NTB berencana menerapkan aturan itu pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, SMA sederajat. Padahal yang kini dinaungi pemprov hanyalah SMA saja.

Untuk jenjang SD dan SMP merupakan kewenangan Pemkot Mataram. Termasuk juga sekolah berbasis agama MI, MTs, dan MA yang ada di tangan Kemenag.

“Kita menunggu arahan wali kota,a�? kata Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram H Sudenom menyikapi rencana provinsi tersebut. (yuk/zad/r5)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost