Lombok Post
Metropolis

PPTKIS Tetap Harus Tanggung Jawab

HILANG GINJAL: Sri Rabitah, TKW asal Lombok Utara yang diduga ginjalnya diambil saat bekerja di Qatar 2014 lalu. KESBANGPOL KLU FOR LOMBOK POST

MATARAM-Fakta demi fakta kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB Sri Rabitah terus diungkapkan. Tetapi belum ada pihak yang dianggap bersalah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB kembali mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, diantaranya Komisi V DPRD NTB, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Pemda Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat, kemarin (20/3).

Dalam pertemuan itu, Kepala BP3TKI Mataram Mucharom Ashadi mengatakan, sejak awal munculnya kasus Rabitah, pihaknya sudah melakukan pengecekan di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Dia menganggap dalam proses penempatan Sri Rabitah sudah tidak ada masalah. Baik sejak awal perekrutan di daerah hingga penempatan ke luar negeri. Kalaupun ada isu pemindahan negara penempatan, menurutnya hal itu dimungkinkan dalam sistem penempatan.

a�?Dalam kunjungan kami dengan komisi V ke BNP2TKI kemarin ditemukan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan tersebut,a�?katanya.

Dokumen rekrutmen awalnya ada di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya dibawa ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) di Jakarta oleh PT Falah Rima Hudaity Bersaudara.

Sebelum diberangkatkan, tes kesehatan dilakukan di Tihama Medica tanggal 9 Juni 2014, Rabitah dinyatakan sehat dan layak bekerja. Ia juga mendapatkan kartu asuransi dan sertifikat kompensi tujuan bekerja Qatar.

Sementara perubahan negara penempatan dilakukan dengan dasar, adanya surat permohonan dari PPTKIS dalam hal ini PT Falah Rima Hudaity Bersaudara, nomor 541 tanggal 27 Juni 2014.

Surat ini ditujukan kepada P4TKI Tanggerang Banten, isinya memohon pemindahan negara penempatan TKI Sri Rabitah dari Oman ke Qatar.

Permohonan ini kemudian dikabulkan, sehingga Rabitah diberangkatkan dengan visa kerja ke Qatar. Selain itu diperkuat juga dengan surat perjanjian kerja antara majikan Syekh Abdul Azis di Doha, Qatar dengan Sri Rabitah yang ditandatangani di atas materi.

Sebelum dipindahkan, perusahaan memberikan pilihan kepada Sri Rabitah untuk bekerja di negara mana, antara Abu Dhabi-Uni Emirat Arab, Oman atau Qatar.

Dan Rabitah saat itu menjawab siap bekerja di mana saja. a�?Artinya penempatan Sri Rabitah ke negara Qatar sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku,a�? tegasnya.

Ia menambahkan, Rabitah kemudian dipulangkan pada tanggal 5 November 2014 dan sampai di Indonesia tanggal 6 November. Setelah itu, pada tanggal 1 September 2015, Rabitah kembali mendaftarkan diri untuk bekerja ke Singapura.

Jika sebelumnya ia menggunakan alamat Gunungsari Lombok Barat, kali ini ia mengajukan permohonan menggunakan alamat KTP di Dusun Batu Keru, Desa Akar-Akar, Kecamatan Lombok Utara, tapi ia tidak lolos karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

Meski demikian, Mucahrom menjelaskan, BP3TKI meminta kepada PPTKIS untuk tetap bertanggung jawab, meski masa perlindungan asuransi sudah lewat, tapi tanggung jawab kemanusiaan tetapi ditagih. Mereka harus berkewajiban membantu Sri Rabitah yang sedang sakit.

Bahkan jika mereka tidak memiliki andil dalam proses penyembuhan Rabitah. Ia mengancam akan memberikan sanksi tegas dengan tidak merekomendasikan deposito pencairan ke rekening perusahaan.

Dan mereka sudah menyatakan kesediaan untuk membantu pengobatan Rabitah. a�?Terkait dengan agensi di luar negeri kami akan berkoordinasi dengan Kemenlu,a�? katanya.

Berdasarkan data yang diterimanya, Sri Rabitah dioperasi di Rumah Sakit Hamad Qatar pada tanggal 13 Agustus 2014, atau tiga minggu setelah Rabitah bekerja di Qatar.

Terkait tindakan operasi ini, pihaknya masih perlu berkoordinasi lebih dengan Kementerian Luar Negeri, apa tujuan operasi pemasangan selang DJ stent tersebut dilakukan.

Tapi sebelum dilakukan operasi, pihak dokter sudah melakukan USG dan saat itu ditemukan banyak sekali batu ginjal yang ada di dalam tubuh Sri Rabitah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H MNS Kasdiono mengatakan, setelah melakukan kunjungan komisi ke BNP2TKI beberapa waktu lalu, ia mendapat penjelasan yang sama.

Meski demikian, ia mendesak pihak BNP2TKI untuk memberikan sanksi tegas kepada agen-agen pengerah TKI yang lalai dan tidak memperhatikan nasib TKI. Menurutnya, PPTKIS harus bertanggunjawab dalam kasus yang dialami Sri Rabitah.

Sebab banyak hal yang dilanggar, diantaranya tidak melaporkan pemindahan negara penemptan ke Pemprov NTB, juga tidak melaporkan keberadaan Sri Rabitah saat bekerja di Qatar.

a�?Kita tuntut pertanggungjawaban PPTKIS, baik secara kemanusiaan maupun hukum,a�? tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan mengatakan, kasus Rabitah ini mejadi pelajaran penting agar jangan sampai terulang kembali.

Dalam hal ini, pemprov terus berupaya agar kasus-kasus serupa bisa diminimalisasi dengan membuka pelayanan terpadu di tiga kabupaten di NTB.

Ia juga berharap, dengan fakta yang diungkapkan sejumlah pihak maka kasus Rabitah bisa semakin terang benderang. (ili/r7)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost