Politika

DPRD NTB Sambangi IAIN Mataram

MATARAM – Ratusan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram terancam mendapat sanksi cuti paksa oleh pihak kampus. Cuti diberikan karena mereka dinilai telat membayar SPP.

Mendengar keluhanA� yang disampaikan mahasiswa ke kantor dewan di Udayana membuat Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi bersama Komisi V mendatangi pihak kampus untuk diminta klarifikasi. Kepada Rektor IAIN Mataram dan civitas akademika, politisi Gerindra Mori Hanafi menyampaikan kedatangannya atas dasar keluhan para mahasiswa IAIN yang tidak diperkenankan mengikuti kuliah karena telat membayar SPP.

a�?Saat itu mereka paparkan kepada kami bahwa akan dicuti secara paksa dan dipersulit pihak kampus,a�? katanya, kemarin. (22/3).

Karena itu,A� Mori meminta kepada pihak kampus agar sebelum mengambil keputusan dapat dipertimbangkan terlebih dulu. Atau, lanjutnya, mahasiswa diberikanA� kelonggaran pada semester saat ini,A� dan pada semester berikutnya dipertegas kembali aturan penyelesaian pembayaran.

a�?Ini juga tanggung jawab moral kami. Karena pendidikan sangat penting terhadap kemajuan daerah,a�? ungkap Mori.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD NTB TGH Muammar Arafat mempertanyakan apakah ada surat peringatan awal atau imbauan aturan tersebut sebelum ditetapkan.

a�?Kasihan masa depan anak kita kalau sampai cuti terpaksa apalagi drop out, sehingga saya minta tahapan aturan itu secara tertulis,a�? tegasnya.

Rektor IAIN Mataram H Mutawalli menegaskan, langkah ini dilakukan untuk merubah dan menegakkan sistem administrasi seperti permintaan mahasiswa itu sendiri.

a�?Sejak dilantik tahun 2015, sudah ada tuntutan yakni perbaikan sistem administrasi lebih baik,a�? katanya.

a�?Ketika kita pertegas, malah merasa dicutikan paksa,a�? tambah Mutawalli.

Ditegaskan, sosialisasi dilakukan sebulan sebelum pembayaran SPP. Bahkan, ada metode yang digunakan yakni sosialisasi via pamflet, website kampus, pemberian slip pemberitahuan di akademik. Namun, kata dia, terkesan mahasiswa mencari kesalahan.

a�?Gara-gara sistem administrasi kita perbaiki, saya diancam untuk dibunuh,a�? ungkap dia.

Adapun aturan yang diberlakukan, sambungnya, merupakan hasil rapat dan tidak ada perpanjangan pembayaran SPP. Menurutnya, jika suatu sistem kalau tidak dibangun dengan baik, maka tidak akan bisa maju.

a�?Itu karena permintaan mereka dan ini keputusan final,a�? katanya.

Wakil Rektor II IAIN Mataram Amir Aziz mempertegas bahwa mahasiswa yang terancam cuti paksa bukan 350 orang melainkan, 309 orang. Pembayaran SPP sebanyak 309 orang terdata. Sebanyak 152 orang sudah ajukan cuti secara resmi.

a�?Sisanya masih mengambang, apakah drop out atau mau cuti,a�? katanya.

a�?Jumlah mahasiswa IAIN sebanyak 12.000 orang. Dari pada rusak oleh 309 orang, lebih baik tindak tegas,a�? pungkasnya.A�(ewi/r4)

Related posts

Mori Rasakan Puasa Terindah di Lombok

Rusni Bagi-bagi Sarung dan Sembako

Redaksi Lombok post

Komisi V DPRD NTB Dorong Gerakan Internet Sehat

Iklan Lombok Post