Lombok Post
Headline Politika

Harus Lebih Garang!

DOKTRIN: Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar (kiri) menyampaikan pidato dalam rangka konsolidasi DPRD PKB se-Bali, NTB, dan NTT di Hotel Plaza Mataram, Sabtu (25/3). Dewi/Lombok Post

MATARAMA�– Para legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Jika wakil rakyat tidak turun ke dapilnya, maka ia tidak akan bisa menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Padahal salah satu tugas utama wakil rakyat adalah menyampaikan aspirasi.

Turun ke dapil juga menjadi salah satu cara efektif dari wakil rakyat. Salah satunya untuk bisa menyampaikan program-program prorakyat yang digagas dan dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. a�?Dalam konsolidasi ini, akan kita doktrin DPRD PKB agar semakin garang,a�? kata Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar usai membuka rapat konsolidasi DPRD PKB se-Bali, NTB, dan NTT di Hotel Lombok Plaza Mataram, Sabtu (25/3).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, garang yang dimaksud adalah semua masalah di masyarakat yang sebelumnya tidak pernah tertangani untuk disuarakan. Menurutnya, masih banyak masyarakat tidak mengetahui apa saja program-program yang digagas pemerintah saat ini. Padahal dana yang dikucurkan dan manfaatnya bagi masyarakat cukup besar.

a�?Legislator kita termasuk perwakilan PKB di DPR RI dapil NTB harus menunjukkan kualitas dan kuantitasnya,a�? katanya.

PKB, kata dia, menginginkan konsolidasi terbangun hingga paling bawah. Selain itu, legislator PKB bisa menampung aspirasi masyarakat, berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian wakil rakyat bisa betul-betul memahami kebutuhan-kebutuhan utama rakyat yang diwakilinya. a�?Tujuan kegiatan ini kita inginkan legislator PKB mendekati problem-problem di masyarakat,a�? papar Cak Imin.

Dalam kesempatan itu Cak Imin juga menegaskan, agar para wakil rakyat di daerah tidak segan mengoreksi kebijakan yang tidak prorakyat. Kendati sudah ada kontrak politik yang terjalin antara PKB dengan Presiden Jokowi pada masa awal pemerintahan.

Kontrak politik itu yakni, mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan rakyat, reformasi birokrasi yang bertujuan memperbaiki kinerja pemerintahan, serta revolusi mental. a�?Jangan sampai revolusi mental malah jadi revolusi mental (pental),a�? tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding, Ketua LPP DPP PKB Marwan Jafar, anggota DPR RI dapil NTB Helmy Faishal Zaini, Marwan Dasopang, Nihayatul Wafiroh, dan Bambang Susanto. (ewi/r7)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost