Lombok Post
Politika

Masak Pemain Jadi Wasit?

Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori.Dewi/Lombok Post

MATARAM – Wacana komisioner KPU diisi oleh orang-orang partai politik (parpo) memicu perdebatan. Tak hanya di tingkat nasional, perdebatan juga muncul di daerah. Lantaran, KPU sudah pernah mengalami keanggotaannya diisi oleh parpol. Yang hasilnya akan mengganggu independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. a�?Apa iya, pemain jadi wasit,a�? kata politisi Hanura Nurdin HM Yacub, kemarin (30/3).

Menurutnya, jika memasukkan unsur parpol di KPU akan menimbulkan kecurangan yang tinggi. Karena itu ia menolak tegas wacana tersebut. Dijelaskan, hal ini sudah pernah terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga awal Reformasi. Hasilnya hanya tiga parpol yang menjadi kuasa, yakni Golkar, PPP, dan PDIP.

a�?Paradigma sekarang sudah berubah,a�? tambahnya.

Karena itu, ia menyarankan untuk tetap mempertahankan dan menjaga independensi KPU seperti sekarang. Terpenting, KPU terus meningkatkan kinerjanya secara profesional bagi parpol dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi.

Senada juga dilontarkan politisi PKS H Johan Rosihan. Menurutnya, wacana ini adalah langkah mundur. Belajar dari pengalamannya tahun 1999, di mana penyelenggara pemilu ada KPU dan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dari unsur parpol. a�?Saya pernah jadi anggota PPD (panitia pemilihan daerah, Red) hasilnya rentan dengan konflik,a�? ungkapnya.

Di mana kebijakan atau aturan yang dibentuk berdasarkan kepentingan golongan atau parpol itu sendiri. Sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. a�?Kita ingin tempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau pribadi,a�? jelas Johan.

Terpisah, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, jika wacana tersebut direalisasikan maka bertentangan dengan pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan putusan MK No.81/PUUIX/2011.

Dalam risalah amandemen UUD 1945 tahun 2001, disebutkan munculnya kata mandiri sebagai salah satu sifat lembaga penyelenggara pemilu. Dan pada pasal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebebasan KPU dari keanggotaan yang berasal dari parpol. a�?Wacana itu akan bertentangan dengan Undang-Undang dan putusan MK,a�? katanya.

Penambahan komisioner KPU dari unsur parpol dapat memicu masalah baru. Peluang konflik kepentingan sangat terbuka, jika ada komisioner KPU yang merupakan representasi dari parpol. Dan intervensi eksternal juga dinilai akan tinggi.

Dari pengalaman Pemilu 1999, kata dia, penyelenggara pemilunya adalah parpol peserta pemilu. Menyebabkan, terjadi deadlock saat rapat pleno penetapan hasil pemilu. Karena, tarik menarik kepentingan sesama penyelenggara pemilu. Yang notabenenya memperjuangkan kepentingan parpol masing-masing. a�?Di sini, KPU tidak dalam posisi menerima atau menolak, karena DPR yang membuat Undang-Undang,a�? terang Aksar.

Namun, sambungnya, DPR perlu melihat kembali UUD 1945 dan putusan MK tersebut. Terlebih secara historis pada Pemilu 1999 pernah menjadi penyelenggara pemilu namun hasilnya deadlock.

Diakui, parpol bisa menjadi anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun dengan persyaratan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 81/PUU-/IX/2011 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu adalah mundur dari keanggotaan partai politik.

a�?Atau mundur dari kepengurusan parpol minimal lima tahun sebelum pendaftaran,a�? tutup Aksar. (ewi/r7)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost