Lombok Post
Metropolis

Dinas LKH Usir Pemilik Sertifikat

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB Madani Mukarom SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB Madani Mukarom mengaku tidak akan kompromi lagi dalam kasus Hutan Sekaroh. Ia mengaku telah mengusir para pihak yang mengklaim lahan hutan sebagai milik pribadinya.

Saat ini ia sudah menempatkan polisi hutan untuk menjaga kawasan tersebut. a�?Sekarang sudah saya usir semua yang mengaku pemilik-pemilik itu, kita kawal sama KPH,a�? tegasnya, kemarin (31/3).

Madani menegaskan, negara melalui Kementerian Kehutanan secara tegas menyatakan kawasan seluas 2.834,38 hektare adalah kawasan hutan, maka tidak boleh ada pihak yang mengklaim tanah negara sebagai milik pribadinya.

Meski proses hukum sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Selong, Lombok Timur, ia tidak akan menunggu Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghapus sertifikat tersebut.

a�?Ditandatangani menteri, sah itu tanah negara, saya sebagai aparat harus menyakini keputusan lembaga negara,a�? ujarnya.Saat ini, Dinas LHK sudah menempatkan petugas khusus yang dibantu warga berjaga-jaga di kawasan hutan.

Mereka patroli setiap hari agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mencaplok tanah hutan. Pihaknya akan menghalau semua pihak yang mengkalim punya sertifikat.

Jumlah petugas KPH yang diterjunkan setiap hari 7 orang dan dibantu PT ESL. Sebelumnya, ia juga sudah memanggil perusahaan-perusahaan yang akan beroperasi di lokasi tersebut untuk sama-sama mengelola kawasan itu. a�?Saya tidak main-main dalam hal ini,a�? katanya.

Ia menegaskan, pemerintah meminta agar pihak investor segera beroperasi di kawasan tersebut untuk melakukan pembangunan. Dengan kondisi saat ini, tidak ada lagi alasan pengusaha untuk tidak memulai melakukan pembangunan.

Tugas Dinas LHK dalam hal ini adalah mengawal agar para investor juga tidak merusak lingkungan. a�?Mereka berinvestasi tapi jangan rusak lingkungan, kita kawal,a�? ujarnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi