Lombok Post
NASIONAL

Jumlah Anggota KPU Berubah

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy. JPG

JAKARTAA�a�� Pansus RUU Pemilu sudah memutuskan beberapa poin penting terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Salah satunya soal jumlah anggota KPU dan Bawaslu yang bertambah. Tugas mereka cukup berat karena harus menggelar pemilu secara serentak (pileg dan pilpres) pada 2019.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan, dari sekitar 500 pasal, jumlahnya dikerucutkan menjadi 18 isu krusial. Kata dia, 13 poin sudah diputuskan dalam rapat panja dan 5 isu krusial masih menyisakan opsi yang harus diputuskan menjadi kesepakatan bulat.

Beberapa poin krusial yang sudah diputus bulat antara lain terkait dengan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Pansus memutuskan untuk menambah jumlah anggota KPU dari tujuh menjadi sebelas orang. Demikian juga anggota Bawaslu, dari lima menjadi sembilan orang.

Di daerah, jumlah penyelenggara pemilu juga berubah. Anggota KPU provinsi sebanyak lima sampai tujuh orang. Lima anggota untuk provinsi berpenduduk di bawah 10 juta dan tujuh anggota untuk penduduk di atas 10 juta.

Begitu pula anggota KPU kabupaten/kota, berubah menjadi tiga hingga lima orang. Tiga anggota bagi daerah berpenduduk di bawah 500 ribu dan lima anggota untuk daerah berpenduduk di atas 500 ribu.

a�?Ada yang menyatakan, akan terjadi pemborosan anggaran karena menambah jumlah anggota KPU-Bawaslu,a�? ucap Lukman saat ditemui di kompleks parlemen Senayan kemarin (31/3).

Meski ada penambahan anggota KPU dan Bawaslu pusat, total jumlah penyelenggara pemilu menurun. Jika sebelumnya sekitar 4.500 orang, jumlahnya kini turun menjadi kira-kira 3.000. a�?Kami berhasil menurunkan. Jadi, tidak benar kalau ada pemborosan. Karena jumlahnya menurun,a�? terang politikus PKB itu.

Selain jumlah, pansus memutuskan untuk membentuk badan peradilan pemilu yang berada di Bawaslu dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Kewenangan Bawaslu akan bertambah. Selain mengawasi, badan itu berwenang mengadili dan memutuskan pelanggaran yang terjadi para proses pemilihan. Jadi, kini ada empat kewenangan Bawaslu: menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengadili, dan memutuskan.

Lukman mengatakan, keputusan yang dikeluarkan Bawaslu wajib dilaksanakan KPU. Sebelumnya Bawaslu hanya menerima laporan, kemudian merekomendasikan kepada KPU untuk melaksanakan. Jadi, KPU bisa mempertimbangkan apakah melaksanakan rekomendasi itu atau tidak. a�?Kalau sekarang putusan Bawaslu wajib dilaksanakan,a�? tegas mantan menteri pembangunan daerah tertinggal tersebut.

Sementara itu, imbuh Lukman, peradilan hasil pemilu masih tetap ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, Bawaslu hanya menangani pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Misalnya laporan kampanye hitam, kasus calon yang memalsukan dokumen pencalonan, dan keputusan KPU yang menetapkan atau membatalkan pencalonan.

Jika tidak puas atas putusan Bawaslu, masyarakat bisa membawa kasus tersebut ke PTUN. Sebelumnya, lanjut Lukman, kasus pelanggaran proses pemilu dibawa ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) yang hanya ada enam di Indonesia. Setelah ini masyarakat tidak perlu repot-repot ke pengadilan tinggi karena perkara itu bisa dibawa ke PTUN.

Selain penyelenggara pemilu, pansus sudah memutuskan verifikasi partai politik. RUU Pemilu mengacu norma yang ada di undang-undang lama. Menteri dalam negeri (Mendagri) menafsirkan bahwa parpol lama tidak perlu diverifikasi. a�?Kami ikut tafsir Mendagri,a�? ucap legislator asal Riau tersebut. Lukman menambahkan, lima poin krusial, yakni ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, jumlah kursi dan dapil, sistem pemilu, serta konversi suara, akan diputuskan dalam rapat panja.

Sementara itu, keterwakilan perempuan dalam politik menjadi salah satu isu krusial yang sedang dibahas Pansus RUU Pemilu. Saat ini keterwakilan perempuan di DPR periode 2014a��2019 sebesar 18 persen. Dalam RUU Pemilu, pencalegan diatur agar tetap memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.

a�?Dalam pembahasan yang dilakukan pansus, muncul tiga opsi untuk meningkatkan keterwakilan di DPR,a�? ujar Hetifah Sjaifudian, anggota Pansus RUU Pemilu.

Opsi pertama adalah keterwakilan perempuan diatur seperti UU Pemilu yang lama dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalegan. Opsi kedua ialah meningkatkan keterwakilan perempuan dengan menggunakan sistem zipper murni, yaitu pencalegan 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan dengan nomor urut bergantian di setiap dapil. a�?Misalnya, nomor urut 1 laki-laki, nomor urut 2 perempuan dan seterusnya,a�? kata Hetifah.

Opsi ketiga ialah meningkatkan keterwakilan perempuan dengan menempatkan caleg perempuan nomor urut 1 di 30 persen dapil. Dalam hal ini, dapil yang diisi keterwakilan perempuan adalah yang mendapat kursi pada Pemilu 2014. a�?Kami mendukung keterwakilan perempuan dengan menempatkan perempuan di nomor urut 1 di 30 persen dapil serta penerapan zipper murni dalam pencalegan,a�? ujar legislator Partai Golkar itu. (lG/um/bay/c9/agm/JPr8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post