Politika

Perlu Dinaikkan untuk Cegah Korupsi

MATARAM– Negara perlu menyumbang dana lebih banyak bagi partai politik (parpol). Dengan anggaran yang cukup, dapat mencegah parpol melakukan korupsi, ketergantungan pada konglomerat atau pemilik modal. Selain itu, mencegah pungutan liar parpol terhadap kadernya. a�?Caranya negara memberikan insentif atau dana anggaran yang cukup bagi parpol,a�? ungkap Direktur Politik Dalam Negeri Dirjen Pol dan Pum H Bahtiar disela-sela Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik di Hotel Lombok Raya Mataram, kemarin (31/3).

Diakui, saat ini masih banyak parpol tersandera oleh kepentingan modal. Padahal untuk membangun kondisi parpol yang sehat, salah satu indikatornya adalah pembiayaan. Jika sumber keuangan parpol bermasalah, tak heran banyak parpol yang mulai bertumbangan sejak era reformasi. a�?Yang buat jatuh bangun parpol ternyata adalah pembiayaan atau uang,a�? jelasnya.

Padahal, Indonesia mencita-citakan memberikan ruang demokrasi bagi parpol. Dengan mengharapkan parpol terkonsolidasi diseluruh wilayah Indonesia. Karena itu dalam forum dialog nasional ini, diharapkan ada urun rembug dalam mengatasi soal sumber pembiayaan parpol.

Saat ini sumber pembiayaan parpol dari negara hanya 0,0056 persen dari APBN. Jumlah yang kecil sekali. Jika dibandingkan negara maju, dengan kondisi demokrasi yang sudah maju pula dipastikan bantuan ke parpol juga besar. a�?Denmark, Prancis, Jerman mencapai 30 hingga 70 persen dari kebutuhan parpol per tahun, ini dipenuhi negara sehingga parpol bisa otonom dalam bekerja,a�? terang Bahtiar.

Artinya, sistem politik di Indonesia membangun dan belum kokoh. Maka, mau tidak mau negara harus turun tangan membiayai parpol. Sampai parpol dalam kondisi yang sehat. Hal ini, belum dilakukan secara sistem sejak reformasi. Negara malah membiarkan parpol berjuang sendiri. a�?Ingin membuat sistem politik sehat tapi pilarnya (parpol, Red) rapuh,a�? ucapnya.

Dijelaskan, saat ini Kesbangpol bersama Dirjen Pol dan Pum tengah memprakarsai merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2009 mengenai perubahan insentif keuangan parpol di APBN dan APBD. Revisi yang dilakukan mengarah pada kemudahan dalam upaya meningkatkan pelayanan daerah dan pemerintah daerah. Khususnya Kesbangpol dalam melayani parpol, serta tata kelola bantuan keuangan bagi parpol. Sehingga harus ada ruang yang memungkinkan parpol mendapat kemudahan pelayanan tersebut. a�?Jumlah intensif keuangan yang diterima kecil, namun proses administrasinya cukup rumit. Sementara sebagian besar belum paham administrasi akuntansi pemerintahan,a�? tutupnya. (ewi/r7)

Related posts

Biaya MCU Kemahalan Pak!

Redaksi Lombok post

Hamja: Itukan Dukungan Pribadi!

Redaksi Lombok post

Sulhan a�� Khudori Berebut Tiket PKB

Redaksi Lombok Post