Lombok Post
Metropolis

Unit II PLTU Jeranjang Ditarget Rampung Oktober

PEMAPARAN: Dari kiri; Kadis PM-PTSP Lalu Gita Ariadi, Kepala Distamben NTB M Husni, GM PLN NTB Ir Muhktar, dan GM PLN UIP Nusa Tenggara Djarot Hutabri membahas masalah kelistrikan di kantor Distamben NTB, kemarin (4/4). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit II Jeranjang yang sempat mangkrak ditargetkan beroperasi akhir Oktober tahun ini. Di mana saat ini progres pembangunan lanjutan diklaim sudah mencapai 90 persen.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara Djarot Hutabri dalam pertemuan di Kantor Dinas Pertambangan NTB mengatakan, terkait PLTU Unit II Jeranjang sebelumnya terhambat karena kontraktor kesulitan pendanaan.

Sesama BUMN akhirnya diberikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan. Ia berharap akhir Oktober 2017 PLTU sudah rampung dan siap beroperasi. a�?Progresnya sudah 90 persen, tinggal komisioning ini istilahnya,a�? jelas Djarot, kemarin (4/4).

Untuk komisioningA� atau pengujian ini tidak secepat membangun fisiknya, karena harus ada uji individu dan uji sistem sebelum operasi, semuanya dikerjakan satu per satu tidak bisa bersamaan. a�?Tapi insya Allah Oktober sudah selesai, semua beroperasi,a�? katanya.

Terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker, Kepala Dinas Pertambangan NTB M Husni menjelaskan, saat ini masih sedang menunggu revisi RTRW Kota Mataram, sementara PLTU di KSB, Pemda KSB meminta PLN memanfaatkan Pelabuhan Lalar untuk bongkar muat batu bara, jaraknya kurang lebih 20 km.

Dengan jarak yang cukup jauh menurut PLN kurang efektif bagi operasi PLTU. Untuk itu, PLN berharap jety dibangun di dekat PLTU agar bisa digunakan untuk bongkar muat batubara.

Di dalam RTRW Provinsi NTB di sana dijelaskan bahwa PLTU sudah lengkap dengan jety, karena wilayah NTB bukan produsen batubara. Sehingga batubara harus didatangkan dari luar daerah dan membutuhkan pelabuhan sejenis jeti.

GM PLN UIP Nusa Tenggara Djarot Hutabri menambahkan, untuk PLTU di KSB pihaknya sudah membuat kesepakatan atau MoU dengan pemda setempat. Bahwa yang akan digunakan adalah Pelabuhan Lalar.

Sebab dari sisi perizinan membutuhkan izin antar departemen seperti juga membutuhkan izin dari Departemen Perhubungan Laut.

Intensitas pengangkutan batu bara ke PLTU juga tidak seperti PLTU besar, satu kali angkut bisa untuk satu bulan. Sehingga pihaknya juga menyepakati menggunakan Pelabuhan Lalar.

Meski demikian, suatu saat ia berharap PLTU Taliwang diizinkan membuat pelabuhan atau terminal khusus untuk batu bara yang digunakan untuk bahan bakar PLTU.

Sebab, ada potensi menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat bila jalur yang dilalui saat ini sudah ramai dengan aktivitas perekonomian warga. Misalnya dibangun pasar dan pusat ekonomi baru, sehingga truk-truk pengangkut akan sulit melintas.

Untuk saat ini memang tidak ada masalah, karena lalu lalang truk batubara tidak setiap hari. Hanya saja perlu ada diantisipasi jangan sampai masalah sosial tersebut muncul.

Caranya dengan membangun terminal khusus di dekat PLTU Taliwang. a�?Kalau terjadi gejolak sosial, pasokan batu bara terhambat, itu nanti ujung-ujungnya suplai listrik ke masyarakat ikut terhambat,a�? katanya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost