Lombok Post
Metropolis

Punya Sertifikat, Hamja Minta Pemprov Lakukan Kajian

Ketua Komisi II DPRD NTB H Hamja DOK/LOMBOK POST

MATARAMA�– Ketua Komisi II DPRD NTB H Hamja tidak setuju dengan permintaan Pemprov NTB untuk menghapus sertifikat di kawasan Hutan Sekaroh. Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta merta melakukan itu, karena harus dilakukan kajian terlebih dahulu.

Jika sertifikat terbit tahun 1977 atau tahun 1980-an, maka sertifikat itu memang sudah sah. Tapi jika terbit tahun 2000-an, maka jelas itu tidak sah. a�?Jangan sampai mengesahkan sertifikat yang baru-baru terbit,a�? katanya beberapa waktu lalu.

Hamja yang juga memiliki sertifikat di Hutan Sekaroh mengungkapkan, persoalan lain yang terjadi di sana adalah sertifikat ganda.A� Menurutnya, di atas satu lahan bisa terbit 7-8 sertifikat, sehingga pengembangan pariwisata cukup sulit.

Untuk itu, ia meminta pemerintah menertibkan sertifikat tersebut, mengklarifikasi siapa pemilik sertifikat sebenarnya sehingga jelas. Ia sendiri sudah cukup lama memiliki tanah di kawasan Sekaroh yang diwariskan orang tuanya.

a�?Banyak sekali sertifikat ganda di hutan Sekaroh,a�? ungkap Ketua Komisi II DPRD NTB H Hamja beberapa waktu lalu.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD NTB H Burhanudin mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan Hutan Sekaroh. Sebab selama ini Sekaroh menjadi hutan yang paling banyak masalah dibandingkan kawasan hutan yang lain.

Semakin cepat dituntaskan, maka akan semakin baik. a�?Kita berharap dari aparat penegak hukum segera menyelesaikan,a�? katanya.

Sampai saat ini, dewan masih menunggu penyelesaian yang dilakukan aparat penegak hukum maupun pemerintah pusat. Sebab jika dibiarkan terlalu lama maka akan menghambat investasi pengembangan kawasan. (ili/r7)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost