Lombok Post
Metropolis

Zakat ASN Rawan Diselewengkan

WARGA MISKIN KOTA: Seorang pria tinggal di bawah jembatan Meninting, Kota Mataram, Selasa (4/4). Pria ini adalah satu dari banyak potret kemiskinan di Mataram. Ivan/Lombok Post

MATARAMA�– Pemkot Mataram diingatkan akan potensi konflik yang muncul akibat perda nomor 5/2017 terkait zakat. Pemotongan gaji dan TKD ASN untuk infak dan sedekah harus dilakukan dengan ekstra hati-hati.

Di satu sisi hal itu merupakan bagian dari ibadah mulia umat Muslim. Pemberian infak dan sedekah menunjukkan sisi kepedulian sosial para ASN Pemkot Mataram terhadap saudaranya yang bernasib tidak lebih baik.

“Ini juga dapat menumbuhkan solidaritas sosial,a�? ujar Doses Pemikiran Politik Islam IAIN Mataram Agus.

Bahkan jika dikelola secara profesional, dana umat itu bisa berkontribusi besar bagi percepatan penciptaan kesejahteraan sosial. Namun, dalam konteks perda nomor 5/2017, kendati bertujuan mulia, Pemkot Mataram diingatkan untuk berhati-hati.

ASN menurutnya harus diyakinkan, bahwa infak dan sedekah yang dikeluarkan itu tepat sasaran dan tak disalahgunakan. Dia juga mengingatkan aturan serupa juga riskan jika diberlakukan pada setiap pemenang tender proyek.

“Sebaiknya disingkronkan dengan UU di atasnya,a�? ujar Agus. Jangan sampai hal itu menimbulkan masalah baru semisal korupsi.

Dalam formulasi perda, ia mengingatkan seluruh pendapat ASN harus didengarkan. Pola lama yang hanya mendengar pendapat para pejabatnya saja, dianggap sudah kedaluwarsa dan tak lagi relevan.

“Ada baiknya ditunda dulu penerapannya sembari sosialisasi pada semua ASN,a�? katanya.

Hal itu juga menjadi langkah positif mentradisikan kebijakan publik yang partisipatif. Agus seolah ingin mengingatkan zakat harus benar-benar sesuai tujuan awal. Zakat tak boleh menjadi alat kekuasaan untuk sekadar mencari simpati.

Zakat yang tak dikelola dengan baik juga sangat mungkin diselewengkan. Tanpa mendengar aspirasi ASN dari berbagai golongan, aturan ini juga berpotensi menimbulkan polemik di kemudian hari.

Sebelumnya Kepala Baznas Kota Mataram H Mahsar Malacca mengatakan, tak sedikit dari PNS yang mulai mengeluarkan baru sebatas berinfak saja. Besarannya memang tak sebesar zakat yang mencapai 2,5 persen dari pendapatan.

Karenanya, peraturan terkait zakat diharap dapat menjadi pengikat agar penerimaan menjadi lebih besar lagi. Dengan aturan itu, maka para PNS dan pegawai pemerintahan akan dikenakan 2,5 persen sesuai aturan agama. Dana umat itulah yang kemudian dikumpulkan untuk disalurkan pada masyarakat yang memerlukan.

Menurutnya, ada delapan asnaf yang berhak menerimanya, seperti orang yang masuk kategori miskin. “Penerimaan jadi lebih besar dan penyaluran jadi lebih maksimal,a�? ujarnya.

Tahun lalu Baznas Kota Mataram mengumpulkan Rp 4,8 miliar dana umat. Jumlah yang tak bisa dianggap sedikit meskipun sebenarnya potensi yang ada jauh lebih besar dari itu. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost