Lombok Post
Giri Menang

Dewan Lobar Mencak-mencak Gara-gara SKPD Sodorkan Data Tak Valid

WAKIL RAKYAT MALAS: Kursi anggota DPRD Lobar masih terlihat ada yang kosong saat sidang paripurna beberapa waktu lalu.

GIRI MENANGA�– Sejumlah anggota DPRD Lobar yang tergabung di Komisi IV mencak-mencak. Mereka mengancam memangkas anggaran yang diajukan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyebabnya, sejumlah SKPD menyajikan data yang tidak valid saat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2016. Karena itulah, SKPD-SKPD tersebut diminta berkoordinasi dengan Bappeda untuk mensinkronkan data sesuai kenyataan di lapangan. Serta sesuai dengan serapan anggaran di masing-masing SKPD.

Sejumlah SKPD tersebut antara lain, Dinas Kesehatan, RSUD Tripat Gerung, Dikbud, Dinas Sosial, BKBPP, dan Kabag Kersa. Dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Lobar, kemarin (5/4) ada banyak catatan yang diberikan terhadap SKPD tersebut.

Pertama, masalah sinkronisasi data. Karena data yang diterima Komisi IV dari eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berbanding terbalik dengan pemaparan masing-masing SKPD. Misalnya serapan anggaran dari Dinas Kesehatan yang menurut eksekutif dibawah 90 persen, faktanya adalah 92 persen. Kemudian Dinsos serapan anggarannya 88 persen padahal 93 persen.

a�?Kami minta SKPD terkait mensirnkorniasi data kepada Bappeda yang membawahi. Agar tidak ada lagi perbedaaan angka dan data-data,a�? ungkap Ketua Komisi IV Munawir Harris, kemarin (5/4).

Dalam pertemuan tersebut, angka peningkatan kemiskinan di Lobar juga diklirkan. Menurut Munawir, justru angka kemiskinan di Lobar Tahun 2016 yang dipaparkan oleh tim TAPD naik dari target 15,38 persen menjadi 17,38 persen, sesungguhnya sama dengan data di Tahun 2015.

a�?Artinya penting eksekutif dalam hal ini Bappeda untuk mensinkronkan data. Apa sih kiat-kiat untuk pengentasan kemiskinan bekerja sama dengan desa dan kecamatan dari sisi data,a�? sarannya.

Selain itu, pihaknya juga merasa data penerima bantuan iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan masih banyak masyarakat miskin yang tidak tercover.A� Jumlahnya cukup tinggi yakni hampir 381 ribu. Artinya data tersebut hampir dari setengah penduduk Lobar tidak tercover BPJS Kesehatan.

a�?Dinsos juga. Datanya hanya 60 ribu masyarakat miskin penerima PKH. Padahal kenyataanya di lapangan lebih banyak. Jadi mana sesungguhnya parameter data tentang kemiskinan itu yang benar,a�? tegasnya.

Politikus PAN itu juga menyayangkan banyak SKPD yang tidak menjalankan program, padahal sudah dianggarkan. Ia mengancam tidak akan memproses program tersebut. Bahkan akan dipangkas anggarannya jika tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Apapun namanya kita akan pangkas,a�? ancamnya.

Pihaknya pun mengapresiasi program bupati yakni money follow program. Menurutnya, program tersebut sangat baik agar program SKPD benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Ini dana, ini program, baru pas. Tapi tetap kita melakukan pengawasan,a�? tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Hj Nurul Adha meminta pihak eksekutif menvalidkan data angka penduduk miskin di Lobar. Menurutnya angka yang ada saat ini terkesan tidak jelas. Sehingga banyak penerima bantuan tidak tepat sasaran. “Datanya harus jelas dong, kemudian penanganan apa,a�? katanya.

Bahkan politisi PKS yang digadang-gadang akan maju sebagai calon wakil bupati itu pesimis targetA� pengurangan dua persen penduduk miskin di Lobar bisa tercapai dengan data penduduk miskin yang masih semrawut. Ia berharap dinas terkait segera menuntaskan masalah itu. (zen/r5)

Berita Lainnya

Kemenag Belum Terima Edaran Terkait Kartu Nikah

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Tiga Desa dan Dua Sekolah Diaudit Khusus

Redaksi LombokPost

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost