Lombok Post
Headline Selong

Imigrasi Selong: Kami Hanya Menjalankan Aturan

BERIKAN PELAYANAN: Suasana pelayanan di Unit Layanan Paspor Imigrasi Selong, kemarin (6/4). TONI/LOMBOK POST

SELONG-Unit Layanan Paspor (ULP) Imigrasi Selong membantah jika kantor tersebut menambah jumlah tenaga kerja ilegal asal Lombok Timur (Lotim). Keberadaan ULP Imigrasi Selong dihajatkan untuk mempermudah pembuatan paspor bagi masyarakat Lotim.

a�?Intinya Imigrasi itu berwenang untuk membuatkan paspor bagi seluruh warga Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan paspor dengan persyaratan KTP, KK, akta lahir, ijazah atau buku nikah,a�? kata Petugas Jabatan Fungsional Umum Imigrasi Selong Yogi S.P Kosasih, kemarin (6/4).

Ketika masyarakat yang membuat paspor akan menjadi TKI ilegal, semua tergantung pribadi masing-masing. Namun, pihak Imigrasi menjelaskan bukannya tanpa upaya untuk mencegah keberadaan TKI ilegal. Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sudah menjalankan tupoksi untuk mencegah TKI ilegal.

a�?Tupoksinnya itu seperti kami baru-baru ini menangkap di Bandara Soekarno Hatta itu ada tujuh orang calon TKI yang ilegal, salah satunya asal Lombok Timur,a�? jelasnya.

Selain itu, pihak Imigrasi juga telah mengantisipasi maraknya TKI ilegal yang memanfaatkan paspor 48 atau paspor pelancong. Dimana, imigrasi sempat membuat aturan, setiap orang yang memohon pembuatan paspor umum diwajibkan melampirkan isi tabungan. Minimal Rp 25 juta. Ini sebagai langkah untuk mempersulit ruang gerak calon TKI ilegal ataupun tekong memanfaatkan paspor umum untuk menjadi TKI ilegal.

Namun sayangnya aturan tersebut dibatalkan kembali karena mendapat penolakan masyarakat. a�?Jadinya kembali ke masyarakat lagi. Entah itu masyarakat dan tekong,a�? jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrasn) Lotim Andika Istujaya mengaku bersyukur dengan keberadaan ULP Imigrasi Selong. Namun, ia berharap pihak imigrasi lebih mencermati warga yang mengajukan permohonan pembuatan paspor umum atau paspor 48.

a�?Kalau TKI kita yang legal dia berangkat harus melalui PPTKIS. Paspor yang kami rekomendasikan adalah paspor 24. Kalau dia memohon paspor 48 harus lebih dicermati lagi,a�? kata Andika.

Maksud perkataan Andika, mencermati dalam artian apa tujuan paspor tersebut dibuat. Apakah untuk tujuan umroh atau kegiatan yang lainnya tentu harus lebih dilihat lagi. Jika paspor tersebut dibuat untuk bekerja di luar negeri, pihak imigrasi bisa menunda penerbitan.

a�?Kalau paspor 48 kami kira pihak imigrasi harus lebih teliti menerbitkan paspor 48. Lebih teliti administrasinya. Warga yang ingin membuat harus ditanyai mau apa dengan paspor itu,a�? ujarnya.

a�?Kalau orang desa masih jujur kok orangnya. Kalau dia ditanyai petugas mereka pasti jawab jujur. Kalau pun mereka bilang mau bekerja, minimal juga disebutkan PPTKIS yang akan memberangkatkan dia,a�? sambungnya.

Dikatakan, kehati-hatian menertibkan paspor ini sebagai upaya menekan angka TKI ilegal asal Lotim. Disnakertrans Lotim juga telah berkoordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk menekan potensi penyalahgunaan paspor 48 oleh warga yang ingin menjadi TKI ilegal.

a�?Rencananya kami akan surati provinsi sehingga semua pihak berkoordinasi membentuk tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi TKI yang berangkat non prosedural. Khususnya yang berasal dari Lotim,a�? pungk

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

Ditilang, Siswa Madrasah Nangis Minta Pulang

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost